Andre Rosiade: Investasi jadi Kunci Pertumbuhan-Pemulihan Ekonomi Indonesia

Anggota DPR RI H Andre Rosiade membuka Sosialisas Diseminasi Potensi Investasi dan Kebijakan Iklim Penanam Modal Tahun Anggaran 2023 di Hotel Mercure Padang, Selasa (31/10/2023). (Foto: Dok.Radarsumbar)

PADANG, RADARSUMBAR.COM – Investasi menjadi kunci untuk pertumbuhan dan pemulihan ekonomi Indonesia. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memproyeksikan kebutuhan investasi di dalam negeri untuk periode 2020-2024 sebesar Rp5.800-5.900 triliun.

Hal ini disampaikan anggota DPR asal Sumatra Barat (Sumbar) H Andre Rosiade saat membuka Sosialisas Diseminasi Potensi Investasi dan Kebijakan Iklim Penanam Modal Tahun Anggaran 2023 di Hotel Mercure Padang, Selasa (31/10/2023) secara daring.

Dihadiri Ketua Panitia yang juga Wakil Ketua DPD Gerindra Sumbar Nurhaida, sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/BKPM ini juga menghadirkan seorang narasumber Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Dendy Apriandi.

Lebih lanjut Andre menjelaskan, untuk merealisasikan kebutuhan investasi tersebut pemerintah mensahkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disusun dalam bentuk Omnibus Law dengan tujuan untuk mengatur seluruh sektor yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja dan investasi di Indonesia.

Selain itu, kata anggota Komisi VI DPR RI ini tujuan disahkannya UU Cipta Kerja adalah untuk menaikkan kemudahan berusaha dari peringkat 73 pada tahun 2020 ke posisi 53 dunia dan juga menyelesaikan persoalan tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

“Kita paham bahwa di tengah kondisi resesi global pasca melandainya virus Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina menyebabkan ekonomi dunia melambat. Kita butuh sinergi antara pemerintah dengan pelaku usaha baik usaha besar dan UMKM. Untuk itu kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi atau memulai usaha harus diprioritaskan,” terang Ketua DPD Gerindra Sumbar.

Menurut Andre, itulah mengapa peran Kementerian Investasi/BKPM menjadi begitu vital karena mengkoordinatori segala hal yang berkaitan dengan investasi. Investasi untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) juga termasuk lingkup tugas dari Kementerian Investasi/BKPM.

“Kita harapkan dengan adanya ibu kota baru, pembangunan Indonesia dapat lebih merata,” katanya.

Dia berharap Kementerian Investasi/BKPM dapat mensinkronisasi data investasi nasional sehingga dengan data yang kuat pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat berbasiskan data, sehingga kebijakan pembangunan dapat lebih terencana dan mudah dieksekusi.

“Kita juga berharap investasi di Indonesia mulai memperhatikan konsekuensi terhadap lingkungan. Idealnya, investasi yang masuk dapat membuat ekonomi berjalan secara berkelanjutan,” kata Andre.

Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Dendy Apriandi mengatakan investasi adalah salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kenapa? Dengan adanya investasi dapat mendorong terciptanya lapangan kerja. Dengan terciptanya lapangan kerja tentunya akan meningkatkan pendapatan dari masyarakat. Dengan pendapatan masyarakat itu justru akan mendorong daya beli atau konsumsi yang mengakibatkan pertumbuhan atau pergerakan dari sisi ekonomi,” tuturnya melalui aplikasi Zoom.

Dia menyebut, sebesar 79 persen pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak. Artinya dengan tumbuhnya investasi tumbuh pula calon-calon kontributor pajak baru yang nanti dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak.

“Jadi inilah peran penting investasi. Di samping konsumsi negara juga dari ekspor-impor kita, tapi di lain pihak investasi merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi dengan nilai kontribusi sebesar 29 persen. Karena investasi ini adalah motor penggerak perekonomian, maka investasi ini dijadikan salah satu barometer dari pertumbuhan ekonomi,” paparnya.

Ia mengatakan, Presiden menargetkan investasi sebesar Rp1.200 triliun pada tahun lalu. Kementeria Investasi/BKPM berhasil melebihi target dengan capaian sebesar Rp1.207 triliun. Tahun ini target investasi meningkat menjadi Rp1.400 triliun.

“Hingga September 2023 ini kita sudah mencapai sebesar 75 persen atau sekitar Rp1.053 triliun,” tuturnya.

Dia menjelaskan, tiga tahun terakhir investasi nasional sudah banyak terpusat di luar Pulau Jawa. “Sesuai pesan Presiden harus ada pemerataan investasi,” sebutnya. (rdr)

Gabung WhatsApp Channel, Telegram Channel, dan follow juga Facebook, Instagram Radar Sumbar untuk update berita terbaru
Exit mobile version