PADANG, RADARSUMBAR.COM – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi meminta pelaku dunia usaha dan pekerja untuk menghindari perselisihan.
Hal tersebut disampaikan oleh orang nomor satu di Sumbar itu saat membuka kegiatan diskusi bertajuk ‘Strategi Pencegahan Perselisihan Menuju Hubungan Industrial yang Harmonis’ di Kota Padang, Senin (6/11/2023).
“Kedepankan dialog sebagai upaya preventif ketika terjadi perselisihan dalam hubungan industrial. Pola seperti ini penting untuk menumbuhkan nilai kekeluargaan dalam perusahaan yang akan terwujud dalam bentuk komunikasi yang aktif dan efektif antara pekerja dan manajemen perusahaan,” katanya.
Mahyeldi mengatakan, sektor industri merupakan mesin penggerak pembangunan nasional yang terus dipacu agar negara lebih punya daya saing mantap di kancah global.
Salah satu upaya untuk mewujudkan itu, katanya, dengan mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh pelaku industri dalam negeri, serta mencari solusi dan jalan keluar dari suatu masalah.
“Perselisihan hubungan industrial dapat menjadi salah satu faktor penurunan produktivitas nasional. Oleh karena itu, jika mampu membangun ekosistem yang sehat dalam dunia industri, maka kita akan dapat menciptakan lingkungan hubungan industrial yang harmonis,” katanya.
Ia mengeklaim Pemprov Sumbar terus berupaya mencegah dan menekan potensi terjadinya perselisihan di dunia industri.
Di antaranya dengan menyusun regulasi ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah. Mendorong terbentuknya lembaga kerja sama bipartit di perusahaan.
Kemudian, memfasilitasi penyusunan PP dan PKB, pembinaan serikat pekerja, melakukan mediasi dan mendorong peningkatan jumlah kepesertaaan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan di perusahaan.
“Saat ini, kita memang masih dalam momentum kebangkitan dari tekanan pandemi Covid-19 yang menerpa beberapa tahun lalu. Alhamdulillah, Indonesia masuk ke dalam negara dengan pemulihan perekonomian yang baik pascapandemi itu,” katanya.
Mahyeldi mengatakan, untuk merealisasikan cita-cita besar Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045, maka dibutuhkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6 hingga 7 persen secara konsisten.
“Peran yang perlu diambil adalah mendukung hal itu dengan mewujudkan dunia industri yang harmonis, minim perselisihan, didukung semangat kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah mufakat,” katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja RI, Indah Anggoro Putri mengingatkan perusahaan mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Ada pun pekerja, diharapkan tidak mengajukan tuntutan yang terlalu tinggi, dan senantiasa menimbang aspek kemampuan dan kapasitas perusahaan yang menaunginya.
“Mari cegah PHK, cegah perselisihan, karena mencegah perselisihan lebih baik dari pada menyelesaikan perselisihan itu sendiri. Namun ketika ada perselisihan yang harus diselesaikan, tidak ada cara yang lebih baik ketika diselesaikan dengan bermusyawarah secara internal,” imbuhnya. (rdr)
