PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pelaku dan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumatera Barat (Sumbar) dinilai sangat bisa bekerjasama dengan Badan Pengusahaan atau BP Batam.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) asal Sumbar, H Andre Rosiade saat membuka seminar Membangun Semangat Ekspor untuk Peningkatan Ekonomi Nasional dengan tema ‘Perkembangan Investasi Batam saat Ini’ di Hotel Mercure Padang, Sabtu (11/11/2023) pagi.
Andre Rosiade mengatakan, produk UMKM dari Sumbar bisa lebih baik jika bisa menjalin kerjasama dengan BP Batam.
“Selain itu pelaku UMKM Minangkabau dapat juga belajar mekanisme ekspor dengan pelaku UMKM di Batam,” kata Andre Rosiade di hadapan peserta seminar yang dikomandoi oleh Ketua Pelaksana seminar yang juga Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar, Nurhaida.
Bahkan, katanya, banyak orang dari luar Batam berkunjung untuk membeli produk UMKM.
“Terbukti kawasan khusus UMKM di daerah tersebut berhasil mendongkrak perekonomian masyarakat,” katanya.
Anggota Komisi VI DPR RI itu mengatakan, pertumbuhan ekonomi (PE) Kota Batam menunjukkan tren positif setiap tahunnya.
Bahkan pada tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi Batam melebihi pertumbuhan ekonomi nasional dengan mencatat pertumbuhan sebesar 6,8 persen di atas nasional yang hanya sebesar 5,03 persen.
“Kondisi ini tidak terlepas dari keistimewaan Batam sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas, Batam juga memiliki kawasan ekonomi khusus,” katanya.
Andre mengatakan, Otorita Batam dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) nomor 74 tahun 1971 tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam Menjadi Daerah Industri.
Kemudian, kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sumatera Barat (Sumbar) itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2007, Otorita Batam berubah menjadi Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam di bawah pengelolaan BP Batam.
“Batam kemudian menjadi kawasan industri modern yang berorientasi ekspor. Hal ini ditunjukkan oleh nilai ekspor yang menunjukkan tren yang positif. Pertumbuhan ekonomi di Batam yang tinggi mampu mensejahterakan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Asisten Manajer Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum Direktorat Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan BP Batam, Sangkot Sihombing meminta agar pemerintah daerah (Pemda), khususnya di Sumbar harus lebih proaktif.
“Mungkin kalau seperti dari pelaku UMKM yang aksesnya sangat terbatas, mungkin bisa dijembatani oleh Pemda setempat, apakah melalui Wali Kota, Bupati atau Gubernurnya, itu yang kami dorong,” katanya.
Sangkot mengatakan, BP Batam tidak terkait langsung dengan UMKM, namun lebih kepada investasi. Namun UMKM, katanya, pasti mendukung investasi yang ada di Batam.
“Itu yang kami inginkan, bahwa (kami ingin menunjukkan), ini loh infrastruktur yang kami bangun, mungkin akan lebih banyak masuk investor dari luar, dan mudah-mudahan ini bisa ditangkap UMKM dari luar daerah, khususnya di Sumbar,” katanya.
“Mungkin ada kerjasama dari Pemko Padang dengan Pemko Batam sendiri, ini yang kami dorong sebenarnya, apa saja yang bisa diambil oleh UMKM di daerah untuk bisa berpartisipasi di Batam,” tuturnya. (rdr)
