Selain untuk BLT, dia menyampaikan dana desa 2023 diprioritaskan untuk program ketahanan pangan dan hewani minimal 20 persen atau sebesar Rp13,6 triliun, serta dana operasional pemerintah desa maksimal 3 persen atau sebesar Rp2,04 triliun.
Selanjutnya, prioritas lainnya untuk program kesehatan termasuk penanganan stunting dan penyertaan modal kepada badan usaha milik desa (BUMD).
Pada 2023 ini, DJPK menyempurnakan kebijakan anggaran dana desa dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing desa, performance based, dan sinergi penggunaan dana melalui penilaian kinerja desa.
Pada 2022 penyaluran dana desa mencapai Rp67,9 triliun, atau turun 5,5 persen yoy, dari sebelumnya sebesar Rp71,9 triliun pada 2021.
Selain itu, DJPK melaporkan penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp816,2 triliun pada 2022, atau meningkat 3,9 persen year on year (yoy) dibandingkan sebesar Rp785,7 triliun pada 2021. (rdr/ant)
