PADANG, RADARSUMBAR.COM – Kelangkaan gas LPG (liquefied petroleum gas) atau gas elpiji 3 Kg di Kota Padang sangat meresahkan dalam sepekan terakhir. Kalaupun ada, harganya jauh dari harga eceran tertinggi (HET) Rp17 ribu. Bisa mencapai Rp20 sampai 25 ribu per tabungnya. Keluhan itu pun akhirnya sampai kepada anggota DPR RI asal Sumbar Andre Rosiade. Sebagai anggota Komisi VI, Andre berkomitmen memastikan ketersediaannya di tengah-tengah mayarakat.
Senin (31/7/2023), anggota Fraksi Partai Gerindra itu langsung datang ke Kota Padang untuk memastikan Pertamina melakukan operasi pasar (OP) guna mengatasi kelangkaan bahan bakar dapur mayoritas masyarakat saat ini. Bersama Wali Kota Padang Hendri Septa, Andre mendatangi dua lokasi pangkalan tempat Pertamina Sumbar menggelar OP di Pitameh, Lubukbegalung dan Tunggulhitam, Kototangah.
“Kami sebagai anggota DPR RI, berkoordinasi dengan Wali Kota Padang Hendri Septa dan Sales Area Manager (SAM) Pertamina Sumbar beserta manajemen Pertamina Patra Niaga menyampaikan bahwa ada permintaan tambahan dari masyarakat Kota Padang yang membutuhkan penambahan kuota gas LPG 3 kilogram,” kata Andre, Senin (31/7/2023) siang.
Andre mengatakan, Pertamina Patra Niaga maupun SAM Pertamina Sumbar sudah menyalurkan 720 tabung gas LPG 3 kilogram di pangkalan kawasan Pitameh, Kecamatan Lubukbegalung selama dua hari terakhir. Rincinya, 160 tabung didrop pada Minggu (30/7/2023) dan 560 tabung pada Senin (31/7/2023).
“Jadi sudah ada 720 tabung untuk satu pangkalan di Lubukbegalung. Kemudian kami juga cek di pangkalan satu lagi di Dadok Tunggul Hitam, kemarin sudah didrop 100 tabung, dan hari ini juga didrop 560 tabung,” kata Andre Rosiade didampingi Wakil Sekretaris Gerindra Sumbar Rachmad Wijaya yang juga seorang pengusaha di bidang gas dan BBM ini.
Harapannya, kata Andre, jumlah yang didrop sekitar 1.400 tabung gas LPG 3 kilogram selama dua hari berturut-turut bisa mengurangi beban masyarakat. “Jangan lagi ada kelangkaan di Kota Padang seperti informasi yang kami dapatkan. Alhamdulillah, kami didukung teman-teman Hiswana Migas, pengusaha kita semua yang langsung turun ke lapangan untuk memastikan distribusi ini lancar di tengah masyarakat,” katanya.
Andre mengatakan, ketersediaan gas LPG 3 kilogram di pasaran, khususnya Kota Padang merupakan komitmen dirinya dan semua pihak dalam membantu Wali Kota Padang untuk memastikan warga Kota Padang bisa terlayani dengan baik dan tidak mengantre serta mendapatkan gas LPG 3 kilogram dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Pertamina sudah mendistribusikan sesuai dengan data yang telah dimiliki Pertamina itu sendiri. (Penyaluran) gas LPG 3 kilogram ini adalah penugasan dari pemerintah, distribusinya sesuai dengan nilai subsidi yang disiapkan oleh pemerintah,” katanya.
Andre menegaskan bahwa Pertamina bertugas mendistribusikan sesuai dengan anggaran subsidi yang disiapkan oleh pemerintah dan itu sudah dilakukan Pertamina secara baik. “Permasalahannya, analisisnya, subsidinya tetap, namun permintaan bertambah, jadi banyak masyarakat yang menambah untuk mengonsumsi LPG 3 kilogram,” katanya.
Kata Andre, hal juga bukan hanya sebatas karena adanya kesulitan hidup di masyarakat, tapi banyak kelompok kelas menengah yang memang juga sebenarnya tidak berhak, tapi tetap belanja atau mengonsumsi LPG 3 Kg. Harus arus ada solusi dari pemerintah dan ada aturan yang tegas, bagaimana hanya masyarakat yang membutuhkan pendapatan di bawah Rp5 juta saja yang boleh mengonsumsi. “Masyarakat dengan pendapatan di atas Rp5 juta seharusnya tidak lagi membeli gas LPG 3 kilogram,” katanya.
Untuk itu, katanya, butuh peran serta regulator yakni pemerintah untuk membuat aturan yang tegas dan jelas. Pasalnya, jika tidak, pasti akan ada kelangkaan terus menerus jikalau subsidi tidak ditambah oleh pemerintah dan itu berlaku di seluruh Indonesia.
“Karena apa? Karena permintaan bertambah dan masyarakat kelas menengah (ke atas) ikut serta mengonsumsi LPG 3 kilogram, sedangkan aturan regulasinya tidak ada mengatur bahwa penggunaan gas LPG 3 kilogram itu hanya untuk kelompok (masyarakat) miskin ke bawah, itu tidak ada,” katanya.
