JAKARTA, RADARSUMBAR.COM-Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membuka kembali ekspor sawit mentah (CPO) dan minyak goreng mulai Senin (23/5) mendatang. Hal ini dilakukan lantaran pemerintah menilai pasokan minyak goreng curah sudah melimpah dan harga sudah menurun. Jokowi meyakini dalam beberapa minggu ke depan harga minyak goreng curah akan semakin terjangkau karena semakin melimpahnya pasokan di dalam negeri.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi urusan perdagangan, Andre Rosiade menilai keputusan tersebut merupakan salah satu jalan keluar untuk menyelamatkan nasib petani sawit yang kian menjerit selama larangan ekspor CPO diberlakukan.
Andre mengulas setelah ada kebijakan larangan ekspor CPO melalui Permendag No. 22 Tahun 2022, harga Tandan Buah Segar (TBS) per hari sabtu (14/5) anjlok berkisar di angka Rp 1.700 per kilogram sampai Rp 1.940 per kilogram. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan Minggu (24/4) yang masih di rentang Rp 2.500 per kilogram sampai Rp 3.200 per kilogram.
“Apalagi dalam Permendag 22 tahun 2022 sudah diatur terkait evaluasi secara berkala sesuai dengan kondisi yang berkembang di masyarakat, jadi keputusan Presiden untuk membolehkan kembali ekspor CPO adalah salah satu win-win solution, baik untuk memastikan petani sawit yang sebanyak 16 juta orang tidak terzalimi,” Kata Andre dalam keterangan tertulis, Jumat (20/5/2022).
Selain itu, politisi Partai Gerindra ini berharap dengan dicabutnya larangan ekspor CPO beserta turunannya itu bisa mewujudkan harga minyak goreng curah turun menjadi Rp 14 ribu per liter dan stoknya banyak tersedia.
“Di sisi lain kita berharap pemerintah dengan segenap jajarannya dapat memastikan harga minyak goreng curah turun hingga Rp 14 ribu per liter terwujud, serta barangnya tidak langka. Sehingga bisa menjangkau seluruh masyarakat,” tutur Andre.
Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra itu juga meminta agar pemerintah bisa melakukan pengawasan yang lebih ketat terkait distribusi tata niaga minyak goreng di Indonesia dengan melibatkan seluruh stakeholder. Dengan begitu masyarakat benar-benar bisa mendapatkan dan merasakan minyak goreng murah di pasaran.
“Bahwa kunci permasalahan adalah pengawasan distribusi harus dilakukan secara ketat dan melibatkan semua stakeholders, sehingga rakyat bisa mendapatkan dan merasakan minyak goreng murah di negara penghasil sawit terbesar di dunia ini,” papar Andre.
Soal kerja sama antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan dengan para pelaku usaha minyak goreng dalam mewujudkan minyak goreng (Migor) rakyat seharga Rp 14 ribu per liter, Andre berharap agar program Migor Rakyat itu bisa tersebar di seluruh Indonesia.
“Program Migor Rakyat hingga saat ini setidaknya sudah ada 1.200 titik lokasi penjualan yang tersebar di lima provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sumatra Utara, dan Sulawesi Utara. Kita berharap dalam waktu dekat, jumlah titik penjualan Migor Rakyat Rp 14.000/liter ini akan menjadi 10.000 lokasi di seluruh Indonesia,” ulas Andre.
Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat itu juga mendorong pemerintah melalui aparat penegak hukum untuk terus fokus menindak dan membongkar jaringan mafia minyak goreng yang mengganggu arus tata niaga minyak sawit di Indonesia. Dengan begitu, pasokan minyak goreng yang melimpah dan harga yang terjangkau dapat terwujud sesuai apa yang diinginkan oleh Presiden Jokowi.
“Di sisi yang lain kita mendorong proses penegakan hukum mafia minyak goreng ini bisa lebih dalam, dan mengungkap termasuk menangkap para mafia-mafia minyak goreng yang mengganggu tata niaga minyak sawit di Indonesia,” ujar Andre. (*)
