PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan strategi pengelolaan komoditas gambir agar penetapan harga tidak lagi dimonopoli oleh pedagang sehingga bisa lebih menguntungkan petani.
“Selama ini harga gambir ditentukan oleh pedagang, sementara petani hanya bisa menerima. Akibatnya petani cenderung dirugikan karena harga seringkali sangat rendah. Kita siapkan strategi agar harga tidak lagi jadi monopoli pedagang,” kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy saat bertemu petani gambir di Nagari Ampiang Parak Kabupaten Pesisir Selatan, Minggu.
Menurutnya untuk memutus monopoli harga itu, perlu intervensi dari pemerintah. Salah satu solusi yang tengah dijajaki saat ini adalah pembentukan BUMD Agro untuk menampung hasil gambir masyarakat dengan sistem resi gudang.
Dengan demikian nantinya, pedagang hanya akan berhubungan dengan BUMD Agro, tidak lagi langsung masuk ke kebun gambir milik rakyat. Namun, untuk mewujudkan hal itu, petani gambir di Sumbar harus kompak mendukung solusi yang akan dihadirkan.
Wagub menambahkan strategi yang tengah digagas itu tidak hanya melibatkan Pemprov Sumbar tetapi juga didukung oleh tim dari Kementerian Investasi yang akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan dan menyiapkan studi kelayakan serta formula yang tepat dalam pengelolaan gambir.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sumbar, Maswar Dedi mengungkapkan tim dari Kementerian Investasi akan turun dalam tahun ini karena itu ia meminta agar Bupati Pesisir Selatan bisa menfasilitasi. “Sumbar adalah produsen dari 80 persen gambir dunia. Potensinya sangat besar karena itu tim Kementerian Investasi akan memberikan perhatian khusus untuk komoditas ini,” ujarnya.
