PADANG, RADARSUMBAR.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dengan tingkat kematangan baik dan berharap bisa menjadi percontohan untuk wilayah Sumatera.
“Indeks SPBE sudah Baik. Harus ditingkatkan terus karena digitalisasi itu tidak terbendung lagi. Sehingga ke depan Sumbar juga bisa jadi provinsi percontohan SPBE di Sumatera,” kata MenPAN RB Abdullah Azwar Anas di Padang, Senin (26/9/2022).
Ia menyebut nilai indeks SPBE Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 adalah 2.69 dengan predikat baik sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2021 Tentang hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Menurutnya ada tiga fokus reformasi birokrasi tematik saat ini yakni reformasi birokrasi pengentasan kemiskinan, reformasi birokrasi investasi pertumbuhan ekonomi inklusif serta reformasi birokrasi administrasi pemerintahan.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Sumbar sebagai daerah tujuan pertama pasca dilantiknya Abdullah Azwar Anas sebagai MenPAN RB. “Sumbar merupakan provinsi pertama yang dikunjungi pak menteri sejak dilantik.
Ini tentu memberi semangat dan motivasi bagi kami. Semoga reformasi birokrasi kita di Sumbar bisa menjadi lebih baik lagi,” kata gubernur.
Komitmen reformasi birokrasi Pemprov Sumbar menurut gubernur sudah diwujudkan sejak awal dengan menjadi daerah pertama di Indonesia yang memiliki peraturan daerah (Perda) tentang SPBE, yakni Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang SPBE.
Ditambahkan gubernur, implementasi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat saat ini terus dioptimalkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Optimalisasi tersebut meliputi manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penguatan organisasi, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan ketatalaksanaan, manajemen SDM, pengawasan dan penguatan pelayanan publik.
