Haris menjelaskan reformasi birokrasi yang sedang kita lakukan saat ini bukan hanya tentang digitalisasi semata, melainkan juga tentang mempermudah, memperhemat, dan mempercepat layanan publik. Sesuai arahan Presiden, reformasi ini haruslah berdampak, lincah, dan cepat, bukan sekadar tumpukan kertas.
“Saya percaya dengan kerja sama dan kolaborasi yang solid antara kepala unit pelaksana teknis di wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumbar, kita mampu mewujudkan Transformasi Pemutahiran Data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang efektif dan efisien. Mari kita tingkatkan sinergi, saling mendukung, dan bekerja secara optimal demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” imbaunya.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan penandatanganan secara digital dan pembacaan komitmen bersama transformasi pemutakhiran data simpeg yang dilakukan seluruh kepengawaian Hukum dan HAM Sumatera Barat. (rdr-007)
