“Satu hal penting yang saya garisbawahi dalam pertemuan dengan BPS Sumbar serta Kabupaten/Kota adalah ST2023 mampu menangkap isu strategis pertanian nasional.”
“Seperti urban farming, petani milenial, modernisasi pertanian, dan juga pendapatan petani sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan petani,” ungkapnya lagi.
Kita harapkan, kata Leonardy melanjutkan, muncul kebijakan reformasi penyaluran subsidi pupuk, perbaikan tata kelola basis data pertanian, pengendalian laju konversi lahan, rekrutmen petani milenial untuk mendorong regenerasi petani, kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan.
Tak kalah pentingnya adalah modernisasi sektor pertanian melalui mekanisasi dan digitalisasi pertanian. Serta menambah atau meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang pertanian termasuk bendungan dan saluran irigasi teknis.
Melihat betapa bermanfaatnya sensus pertanian ini, sudah sepatutnya partisipasi aktif seluruh pelaku usaha pertanian sangat diharapkan untuk kesuksesan ST2023.
Diharapkan masyarakat secara perorangan, kelompok atau perusahaan memberikan respon yang baik dan jawab data yang diperlukan secara jujur.
Harap tidak mengaitkannya dengan pajak atau jangan tanya petugas kapan bantuannya akan datang karena petugas hanya mengumpulkan data membangun pertanian Indonesia.
Begitu juga dengan pemerintah daerah beserta segenap jajarannya, tak lupa walinagari, kepala desa, lurah, kepala korong, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat di nagari/desa se-Sumbar turut memainkan perannya dalam menyukseskan kegiatan ini.
“Sebaik apapun program pemerintah tanpa keterlibatan semua pihak, keterlibatan kita masyarakat akan kurang terasa manfaatnya. Terima kedatangan petugas sensus di rumah masing-masing mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2023.”
“Mari bersama Mencatat Pertanian Indonesia untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani,” ajak Ketua Umum PB Lemkari periode 2020-2024 ini.
Sebelumnya dalam pertemuan dengan Kepala BPS Provinsi Sumbar dan jajarannya dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang No 16 Tahun 1997.
Ketua Badan Kehormatan DPD RI periode 2022-2023 ini juga menyampaikan bahwa saat melakukan pendataan, hendaknya para petugas menggunakan tanda pengenal. Hal ini akan memudahkan masyarakat mengidentifikasi petugas dan merasa aman saat proses pendataan.
Ada sebanyak 190 ribu petugas di seluruh Indonesia dikerahkan BPS untuk mendata para pelaku usaha pertanian dan 3.897 diantaranya merupakan petugas lapangan yang telah disiapkan oleh BPS Provinsi Sumbar. (rdr)
