SOLOK, RADARSUMBAR.COM – Keberatan dengan rekomendasi pemberhentian sebagai ketua DPRD Kabupaten Solok oleh Badan Kehormatan (BK), Dodi Hendra menyatakan “perang” dengan menempuh jalur hukum.
Dodi Hendra mempersiapkan tim hukum yang terdiri dari Vino Oktavia, SH. MH, Dasmi Delda, SH. MH dan Feri Ardila, selain itu Dodi juga menegaskan partainya juga menyiapkan kuasa hukum.
Ketua tim kuasa Hukum, Vino Oktavia, menilai rekomendasi yang dikeluarkan BK melalui rapat paripurna sangat aneh dan janggal, lantaran salah satu dasarnya menggunakan laporan dugaan tindakan pelanggaran yang dilakukan kliennya ketika menjadi anggota DPRD tahun 2019.
“Padahal beliau (Dodi Hendra), baru menjadi ketua DPRD sejak 13 Februari 2020, ini hal yang berbeda dengan mosi tidak percaya yang dilayangkan anggota DPRD,” papar Direktur LBH Padang periode 2010-2015 itu.
Menurutnya, keputusan BK DPRD Kabupaten Solok sudah bisa diprediksi sejak awal, karena menurut analisanya, memang hal itu sudah direncanakan, didesain dan ditargetkan sejak awal.
Tim akan mengusut tuntas seluruh kejanggalan dan potensi pelanggaran yang terjadi, dimulai dari proses pengajuan mosi tidak percaya, sampai lahirnya rekomendasi dari BK untuk pemberhentian ketua DPRD Kabupaten Solok.
“Jika dalam prosesnya ditemukan perbuatan melanggar hukum dan merugikan hak-hak klien kami sebagai ketua DPRD, tentu akan kita tempuh jalur hukum,” tegasnya didampingi Dodi Hendra.
Pihaknya menegaskan, sampai hari ini, Dodi Hendra masih secara sah menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Solok, karena proses rekomendasi yang dilakukan BK masih dalam proses dan belum berkekuatan hukum tetap.
Setidaknya, ulas Vino, belum ada keputusan Sumatera Barat yang memberhentikan Dodi Hendra. Tentunya, hak-hak dan fungsi Dodi Hendra sebagai ketua DPRD masih berlaku.
“Mungkin akan ada kejutan-kejutan yang akan muncul dalam Minggu besok, kami masih dalam proses, kita minta Pemprov Sumbar agar tidak gegabah dalam menyikapi persoalan di tubuh DPRD Kabupaten Solok ini,” tutupnya.
Sementara itu, Dodi Hendra menyampaikan permohonan terhadap masyarakat Kabupaten Solok atas berbagai kejadian yang terjadi di tubuh DPRD dalam beberapa waktu terakhir.
Namun dipastikannya, dinamika tersebut merupakan salah satu bentuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Kabupaten Solok. Bukan sekadar kepentingan pribadi.
“Saya minta masyarakat tetap tenang dan menjaga kondusifitas, jangan sampai ada tindakan-tindakan yang bisa menambah keruh suasana, Kita yakin polemik ini akan tuntas dan jelas mana yang salah dan mana yang benar,” ajaknya. (*/rdr)
