JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah terus mengakselerasi penguatan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang tidak hanya dirancang sebagai sarana distribusi kebutuhan pokok, tetapi juga sebagai simpul strategis pembangunan ekonomi kerakyatan.
“Berdasarkan instruksi Presiden, kebutuhan masyarakat dapat difasilitasi melalui KDMP. Koperasi ini kini menjadi ujung tombak distribusi pangan, bukan lagi sekadar lembaga simpan pinjam,” tegas Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan, Kemenko Bidang Pangan, Tatang Yuliono, dalam forum media DIKSI yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jakarta, Senin (28/7/2025).
Dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Bulog, Telkom, dan Himbara, KDMP hadir sebagai ekosistem kolaboratif yang menghubungkan produksi lokal dengan akses pasar, logistik, pembiayaan, hingga layanan publik seperti klinik dan apotek desa.
Ini adalah transformasi koperasi menjadi lembaga ekonomi produktif berbasis komunitas. “Dengan begitu, margin yang selama ini dinikmati tengkulak atau distributor besar, bisa kembali ke rakyat,” ujar Deputi Tatang.
Pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 unit Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Setiap koperasi akan menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial desa, yang juga berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja.
Proyeksi penyerapan tenaga kerja dari KDMP meliputi 240.000 pengelola koperasi (P3K), 400.000 pengurus koperasi, 240.000 pengawas koperasi, dan 560.000 tenaga kerja unit usaha (seperti toko, apotek, cold storage, dan logistik).
Totalnya, lebih dari 1,4 juta lapangan kerja baru akan terbuka, khususnya bagi pemuda dan masyarakat desa.
