Polemik Stadion Haji Agus Salim, Dispora Sumbar Dukung Semen Padang FC

Dari tahun 1983 sampai 2020, GHAS (GOR Haji Agus Salim) dikelola Kota Padang. Barulah pada akhir 2020 dikelola oleh Pemprov Sumbar. GHAS sendiri terikat dengan aturan daerah untuk penggunaannya, yakni Perda No.7 tahun 2020 dan juga Pergub.

Perawatan Stadion GOR Haji Agus Salim (GHAS) yang menjadi markas Semen Padang FC. (dok. istimewa)

Perawatan Stadion GOR Haji Agus Salim (GHAS) yang menjadi markas Semen Padang FC. (dok. istimewa)

PADANG, RADARSUMBAR.COM – Polemik terkait biaya retribusi dan penggunaan Stadion Haji Agus Salim Padang menjadi buah bibir di kalangan masyarakat, terutama Sumatera Barat saat ini. Namun, yang terjadi sebenarnya hanyalah permasalah kesepakatan.

Dalam bincang pagi bersama RRI Pro 1 Padang, Jumat (12/8/2022), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumbar, Dedi Diantolani mengungkap sejumlah fakta terkait permasalahan stadion yang kerap jadi bahan gunjing para pecinta sepakbola.

Dia mengatakan, untuk penggunaan lapangan sendiri, sudah ada kesepakatan beberapa bulan lalu dari Semen Padang FC. Dalam pertemuan bersama Manajemen Semen Padang FC dan suporter juga sudah ada pembahasan terkait sewa lapangan tersebut.

“Dari tahun 1983 sampai 2020, Stadion GHAS (GOR Haji Agus Salim) dikelola Kota Padang. Barulah pada akhir 2020 dikelola oleh Pemprov Sumbar. GHAS sendiri terikat dengan aturan daerah untuk penggunaannya, yakni Perda No.7 tahun 2020 dan juga Pergub.”

“Jadi, dalam aturannya, misal untuk pertandingan Liga 2, ada sewa lapangan Rp10 juta perhari, tapi tiket adalah kewenangan dari Semen Padang FC. Bisa dapat lebih dari Rp200 juta bahkan. Makanya, disini kita menjalankan aturan saja dan kita minta pemahaman dari masyarakat,” tuturnya.

Ditambahkan Dian, hingga saat ini, tak ada sedikit pun dari Pemprov Sumbar menghambat Semen Padang FC berkegiatan di GHAS. Masalah uang latihan, juga sudah dibicarakan dengan manajemen tim. Bahwasanya, apapun kegiatan yang berada di GHAS, apalagi memakai lapangan ada retribusinya.

“Misal trial yang dilakukan Semen Padang FC. Ini termasuk dalam uji tanding, pihak Pemprov memasukkan ke dalam pertandingan umum dengan biaya retribusi lebih rendah, diatur Rp3 juta sehari,” jelas Dedi.

Yang jelas, saat ini pihak Pemprov Sumbar sendiri sudah menunggu untuk melakukan kesepakatan resmi dengan Semen Padang FC. Namun, karena mendesak, MoU itu belum bisa terlaksana, tapi sudah ada rencana untuk membuat bentuk kerjasama itu.

“Semen Padang FC diminta mengajukan permohonan kerjasama. Sebab, selama ini surat yang masuk hanya untuk pengajuan homebase. Untuk kompensasi, nanti ada tim dari Badan Pengelolaan Aset yang akan mengkaji,” jelas Dedi.

Sementara itu, CEO Semen Padang FC, Win Bernadino berharap ada titik temu mengenai biaya saat latihan di stadion dan mudah-mudahan bisa membantu meringankan beban Semen Padang FC. Karena, pihaknya juga sudah menggelontorkan biaya untuk renovasi.

“Mengelola sepakbola profesional butuh biaya dan kami siap berkontribusi. Untuk verifikasi sudah selesai, sekarang menunggu hasil. Memang kita hanya mengajukan satu stadion saja,” ucap Win.

Selain itu, kata Win, renovasi stadion sampai saat ini sudah mencapai angka Rp500 juta, itupun masih ada perbaikan lampu stadion, kualitas rumput dan beberapa fasilitas lain seperti bench, ruang ganti dan sebagainya.

“Dalam diskusi bersama Wagub, Dispora dan manajemen akan membicarakan kompensasi renovasi stadion tahun depan. Kami apresiasi itu, kami maklum. Sebab, pemerintah terikat dengan aturan, tapi yang belum tercantum dalam aturan itu adalah nomenklatur latihan,” kata Win.

“Yang jelas, kita harus samakan visi bagaimana memajukan sepakbola Sumatera Barat,” tutupnya. (rdr)

Gabung WhatsApp Channel, Telegram Channel, dan follow juga Facebook, Instagram Radar Sumbar untuk update berita terbaru
Exit mobile version