PADANG, RADARSUMBAR.COM – Polda Sumbar buka suara terkait polemik pengawalan keberangkatan kontingen Pekan Olahraga Nasional (PON) Sumbar oleh anggota Brimob. Sebelumnya, pengawalan tersebut mendapatkan sorotan dari Bupati Jayapura Mathius Awoitauw sebagai daerah penyelenggara PON XX. Ia menilai hal itu terlalu berlebihan.
Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Satake Bayu Setianto mengatakan, pengawalan yang dilakukan terhadap Kontingen PON Sumbar merupakan permintaan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar. Kata Satake, pihaknya menerjunkan anggota brimob karena memang satuan memiliki klasifikasi pengawalan VVIP.
“Karena ada permintaan untuk dibantu pengawalan, jadi yang cocok memang itu (Brimob),” kata Satake kepada wartawan pada Jumat (17/9/2021) malam.
Satake menyebutkan, pengawalan seperti ini sebenarnya tidak hanya terhadap kontingen dari Sumbar saja. Kontingen dari daerah lain, menurut dia juga mendapat pengawalan VVIP ini dari satuan Brimob masing-masing daerah. Diketahui, pengawalan ini dilakukan sejak keberangkatan kontingen PON Sumbar hingga kepulangnya dari daerah penyelenggara.
Melalui media lokal di Papua, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw menyoroti pengawalan Kontingen PON Sumbar oleh anggota Brimob. Ia menilai kebijakan tersebut berlebihan dan memberikan kesan Papua tidak aman bagi atlet PON XX
“Saya menilai itu sangat berlebihan seakan-akan memberi kesan bahwa Papua ini tidak aman, di sini aman-aman saja kok. Lagi pula untuk keamanan dari panitia PON juga sudah ada, jadi tidak perlu lagi membawa pengamanan sendiri,” kata Mathius.
Menurut Mathius, kebijakan Kontingen PON Sumbar membawa Brimob ke Papua memberikan kesan bahwa Sumbar tidak yakin Papua aman bagi atlet seluruh nusantara. “Jangan saudara-saudara dari Sumbar memberi kesan bahwa Papua ini menyeramkan. Di Papua ini, saudara dari Sumbar banyak sekali dan mereka aman-aman saja. Jadi tolong jangan buat kebijakan aneh macam begini,” pesannya. (rdr)