“Mereka juga bisa bersepakat, bahwa liga 3 Provinsi itu mau 16 klub, akhirnya mereka bikin kuota. Denpasar 3 misalnya, kota lain 3, lalu 22 klub diwakili 8 klub, jadi totalnya 14, berputar lagi liga 3,” jelasnya .
“Fleksibilitas ini selama ini sulit terjadi. Ada satu pulau di Kalimantan Timur lebih dekat dengan Kalimantan Utara, apa solusinya? Apa kita diamkan mereka tidak main bola, jarak lima jam?”
“Kalau asprov dan askot bersatu, mereka bisa tukar supaya wilayah itu tidak masuk Kalimantan Timur tapi Kalimantan Utara karena jarak tempuhnya, semua karena biaya,” imbuhnya.
“Kita ini 17.000 Kepulauan, ujung satu ke lain 8 jam. Kalau kita stigmanya by zona kaku dan sulit diatur, akhirnya jadi korban kita semua. dengan tadi Asprovnya kuat, Askabnya ditunjuk, lalu ada peraturan daerah, permendagri, Bupati Cup, Gubernur Cup, akhirnya APBD bisa.”
“Ini yang kita putar kembali. Tidak mungkin membangun sepak bola semua dari pusat, tidak cukup dana,” tegas Erick.
“Dana PSSI saat ini mungkin terbesar sepanjang sejarah, tapi tetap tidak cukup, Futsal masih minta, bola pantai belum kebagian, makanya distribusi kesejahteraan ini harus terjadi.”
“Fleksibilitas kesepakatan ini yang kemarin sulit dijalankan. Inilah formula yang coba kita jalankan dua tahun ke depan. Saya yakin sistem ini lebih merata, lebih jalan tak ada ketimpangan,” tutupnya. (rdr)
