Saat debat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Epyardi-Ekos salah mengutip data dan fakta tentang keberadaan Sumbar dalam angka, termasuk daerah Solok yang dipimpin Epyardi sendiri.
Oleh: Labai Korok – Tim Mahyeldi-Vasko
Keadaan ini apakah karena Epyardi jarang membaca data atau bawahannya takut ngasih data yang akurat karena negatif, nanti dimarahi atau diserengehan, akhirnya data positif asal Bapak senang (ABS) aja yang dikasih see lai.
Secara pribadi Penulis malas memaparkan hal ini di publik, nanti opini yang berkembang bahwa yang membual, omon-omon atau paduto, baso awaknya melekat kepada Epyardi tersebut.
Namun selaku Penulis, orang yang selalu berpijak pada nilai intelektual akadimis maka Penulis mencoba menguraikan secara singkat dimana saja data dan fakta Epyardi ini salah, salah data saat debat calon Gubernur Sumbar yang ditonton jutaan mata baik nasional maupun daerah.
Dalam debat otewe klaim Ombudsman Terkait Pelayanan Publik Solok, disini Epyardi menyatakan bahwa Kabupaten Solok mendapat peringkat pertama secara nasional dalam hal pelayanan publik menurut data Ombudsman.
Namun, faktanya, berdasarkan data Ombudsman, Solok hanya menempati peringkat pertama di tingkat Sumatera Barat, bukan di skala Nasional.
Di tingkat nasional ternyata Mahyeldi, Pemprov Sumatera Barat sebagai provinsi berada pada posisi ke-6 untuk kategori pelayanan publik provinsi.
Akhirnya Ini menunjukkan bahwa klaim yang disampaikan tidak sepenuhnya tepat, dan perlu klarifikasi agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai capaian Kabupaten Solok.
Epyardi meklaim Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Solok
Dalam debat, Epyardi menyatakan bahwa Kabupaten Solok berhasil menurunkan angka stunting dari 40% menjadi kurang dari 18% pada tahun 2023, dan klaim ini memang benar sesuai dengan data Dinas Kesehatan setempat.
Namun, Mahyeldi menambahkan konteks bahwa Solok tetap termasuk dalam kategori kabupaten dengan nilai stunting yang tinggi.
Berdasarkan data E-PPGBM 2023, angka stunting di Solok mencapai 17,3%, dan menurut data SSGI 2022, Solok menempati urutan ke-9 dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan angka stunting 24,2%.
Hal ini menyoroti perlunya pemahaman komprehensif, bahwa meskipun ada penurunan, tantangan stunting masih signifikan di kabupaten tersebut.
Setelah itu, klaim Sumatera Barat Menempati Peringkat 3 untuk Jumlah Kasus LGBT Nasional Epyardi menyebutkan bahwa Sumatera Barat berada di peringkat ketiga nasional dalam jumlah kasus LGBT, yang menurutnya perlu menjadi evaluasi bagi Sumatera Barat.
Namun, menurut data resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Sumatera Barat berada di posisi kelima dengan jumlah LGBT terbanyak.
Dengan sekitar 18 ribu orang tercatat sebagai LGBT. Peringkat ini tidak sesuai dengan klaim posisi ketiga yang disampaikan oleh Epyardi.
Selanjutnya kesesuaian Walikota dan Bupati dengan Kepemimpinan Mahyeldi, dimana Epyardi mengklaim bahwa seluruh walikota dan bupati di Sumatera Barat memiliki masalah dengan kepemimpinan Mahyeldi.
Namun, informasi ini kurang tepat. Beberapa pimpinan daerah telah mengungkapkan perbedaan pandangan atau ketidakcocokan terkait kebijakan atau keputusan yang diambil oleh Mahyeldi, yang perlu dicermati dalam konteks relasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Menyajikan informasi yang salah mengenai hal ini dapat menyesatkan persepsi publik terkait stabilitas politik di Sumatera Barat.
Sekarant banyak Bupati, Walikota yang melakukan koalisi dengan Mahyeldi-Vasko, ini bukti bahwa kepemimpinan Buya Mahyeldi di periode pertama disukai dan disenangi akhiranya semua ikut berpihak.
Sebenarnya banyak data dan fakta yang diungkapkan oleh Epyardi yang salah dan tidak akurat, namun untuk satu tulisan ini bisa pajang uraiannya, nanti pada tulisan berikutnya kita uraikan lagi dimana padutonya. (**)
Komentar