JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan alokasi bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa akan tepat sasaran ke masyarakat penerima pada 2023.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman menyampaikan akan mendata calon penerima BLT dengan target keluarga miskin ekstrem didasarkan atas data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia.
“Untuk ketepatan penerima BLT, kami akan pakai data terupdate dari P3KE Kemenko PMK,” ujar Luky dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DJPK bersama Komisi XI DPR RI yang dipantau di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan pihaknya mengalokasikan minimal 10 persen dan maksimal 25 persen dari dana desa atau sebesar Rp17,0 triliun untuk program perlindungan sosial berupa BLT. Secara total DJPK mengalokasikan sebesar Rp70 triliun untuk dana desa pada 2023.
“Kami mengalokasikan sebesar Rp70 triliun, sebesar Rp68 triliun berdasarkan tahun anggaran sebelumnya, tahun 2022 kami punya alokasi tambahan Rp2 triliun ,”
