JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Pada tahun 2022 ini, pemerintah kembali melanjutkan Program Kartu Prakerja. Komite Cipta Kerja telah memutuskan pada semester pertama tahun ini Program Kartu Prakerja masih bersifat semi bantuan sosial (bansos), sama seperti periode sebelumnya.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini saya menyatakan bahwa Program Kartu Prakerja Gelombang 23 secara resmi dibuka. Gelombang 23 dibuka dengan kuota sebanyak 500 ribu orang.”
“Gelombang selanjutnya akan dibuka dengan jumlah kuota yang sama,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto, selaku Ketua Komite Cipta Kerja, kemarin.
Komite juga telah memutuskan untuk memprioritaskan penambahan alokasi pada 212 kabupaten/kota kemiskinan ekstrem. Bansos melalui Kartu Prakerja dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk dapat terlepas dari jerat kemiskinan ekstrem.
Program ini juga akan memberikan alokasi khusus kepada 50 ribu Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). “Ini memberikan jaminan kepada mereka karena sudah memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu,” ujar Airlangga.
Program Kartu Prakerja juga akan mendorong penawaran dan permintaan tenaga kerja untuk dapat lebih terhubung dalam sistem program ini. Dengan teknologi digital, Kartu Prakerja mentransformasi layanan publik dan membentuk kebiasaan baru (new normal) bagi masyarakat untuk selalu belajar.
“Jika telah menyelesaikan pelatihan, manfaatkan fitur ‘rekomendasi pekerjaan’ untuk melihat lowongan kerja yang sesuai kompetensi dan pelatihan yang telah diselesaikan. Penerima Kartu Prakerja dapat memanfaatkan dengan melampirkan sertifikat pelatihan Prakerja untuk melamar pekerjaan,” ujarnya.
Program Kartu Prakerja adalah program bantuan biaya pelatihan untuk mengembangkan kompetensi, produktivitas, daya saing dan kewirausahaan angkatan kerja Indonesia melalui ekosistem yang dibangun dengan kemitraan multi-pihak.
Saat ini terdapat 6 platform digital, 181 lembaga pelatihan yang menyediakan 596 pelatihan, 5 mitra pembayaran, 8 institusi pendidikan, 4 job platform yang saling terkoneksi, serta 8 kementerian/lembaga dan 17 pemerintah daerah yang membantu menyediakan data.
