Kendati begitu, dia menggaris bawahi dan meminta agar seluruh persyaratan yang diperlukan untuk merealisasikan hibah RR dapat dikerjakan dalam tempo yang sesingkatnya. “Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang masih terkatung-katung,” ujarnya.
Menurutnya, BNPB juga tidak menutup kemungkinan akan menggandeng lintas kementerian/lembaga untuk memberikan solusi terbaik penanganan bencana, baik jangka pendek maupun jangka panjang di wilayah Sumbar.
Selain itu, dia juga meminta agar pemanfaatan DSP atau hibah RR di masing-masing daerah hendaknya bisa lebih efisien dan terealisasi sebaik-baiknya. Terutama dalam peetanggungjawaban kepada masyarakat yang terdampak bencana alam.
Turut hadir mendampingi Kepala BNPB, Plt. Sekretaris Utama BNPB Rustian, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Fajar Setyawan, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Lilik Kurniawan, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah.
Kemudian, Kapusdatinkom BNPB Abdul Muhari, Kepala Biro Keuangan BNPB Tavip Joko Prahoro, Kepala Biro Perencanaan BNPB Andy Eviana dan Kapusdalops BNPB Bambang Surya Putra.
Sebelumnya, terjadi bencana banjir hingga longsor sejumlah daerah di Sumbar akibat tingginya curah hujan. Daerah yang paling parah, yakni Kota Padang, Kabupaten Agam, Padang Pariaman, dan Pesisir Selatan.
Besarnya dampak bencana yang terjadi pada 13-14 Juli 2023 itu, keempat daerah ini ditetapkan status Darurat Bencana sejak 14-27 Juli 2023. Kemudian diperpanjang lagi seminggu ke depan.
Berdasarkan pemutakhiran data bencana 14-20 Juli 2023 pada lima daerah di Sumbar termasuk Pasaman Barat, tercatat 6.605 KK atau 23.961 jiwa yang terdampak, 6.496 unit rumah yang rusak, 69 fasilitas umum, 259 hektar lahan, dan 5 jiwa meninggal dunia. (rdr/rel)
