“Selain itu supervisi satu paket. Ini tentu akan segera dimulai sesuai informasi dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur,” terang bupati.
Sedangkan di 2024 kegiatan lebih fokus pada penyediaan dan penyiapan sarana prasarana seperti pergudangan, tanki timbun untuk crude palm oil (CPO) yang ditargetkan sebagai komoditi utamanya.
Kemudian penyiapan area perkantoran. Dengan demikian total kebutuhan lahan yang diperlukan sekitar 7 Hektare dan menjadi salah satu persyaratan yang diberikan pada pemerintah kabupaten.
Saat ini ulas bupati pemerintah kabupaten telah menyosialisasikam rencana tersebut pada masyarakat pemilik lahan di sekitar kawasan, sehingga tidak terjadi benturan antara pemerintah dengan masyarakat.
Sementara terkait dokumen lainnya seperti DED, rencana induk, rencana bisnis hingga badan pengelola telah disiapkan, bahkan telah melakukan penjajakan pada sejumlah badan usaha pengelola pelabuhan.
“Sebagai mitranya nanti daerah juga akan menyiapkan BUMD yang khusus pengelola pelabuhan,” jelas bupati.
Karena itu bupati mengajak semua pihak untuk mendukung penuh pengembangan pelabuhan Panasahan demi kepentingan daerah dan kesejahjteraan masyarakat, khususnya warga di sekitarnya. (rdr/ant)
