PADANG, RADARSUMBAR.COM – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat (Sumbar) yang juga Ketua Kwartir Daerah 03 Gerakan Pramuka Sumbar, Audy Joinaldy membuka kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Gerakan Pramuka Sumbar tahun 2024 di Kota Padang, Senin (4/3/2024) malam.
Dalam sambutannya, Audy mengatakan bahwa berkembangnya berbagai masalah dan tantangan baru dalam organisasi, akan selalu diikuti dengan adanya keharusan untuk melakukan berbagai penyempurnaan terhadap kebijakan organisasi.
“Terkadang kami memang perlu melakukan revisi dan penyesuaian terhadap program kerja, penyesuaian garis kebijakan organisasi, serta dimungkinkan pula melakukan berbagai terobosan-terobosan baru dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. semua hal ini merupakan konsekuensi logis,” katanya.
Pelaksanaan Rakerda tersebut dilaksanakan setelah pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Gerakan Pramuka yang kita ikuti pada awal Desember 2023 lalu di Aceh.
Pada Rakerda Gerakan Pramuka Sumbar kali ini akan dihasilkan rumusan kebijakan yang berorientasi kepada internal dan eksternal organisasi.
Di samping itu, forum ini juga merupakan ajang evaluasi atas program yang sudah dilaksanakan, agar kita dapat mengetahui hasil apa yang dicapai, hambatan apa yang ditemui, serta langkah apa yang harus ditempuh untuk kelanjutan organisasi ke depan.
“Dari evaluasi itu pula, kami dapat merumuskan penyempurnaan program kerja dan kebijaksanaan organisasi,” katanya.
Audy juga menyampaikan beberapa hal yang dapat diperankan oleh Gerakan Pramuka Sumbar. Pertama, mencermati keberlangsungan proses sosialisasi dalam keseharian masyarakat saat ini.
Bahwa sangat terbatas pemahaman sebagian orang terhadap nilai-nilai luhur dan kepribadian masyarakat itu sendiri, sehingga persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan bermunculan silih berganti.
“Fenomena ini merupakan tantangan bagi kami semua untuk menemukan jawaban yang tepat dalam Rakerda Gerakan Pramuka Sumbar. Namun, saya yakin bahwa Gerakan Pramuka akan dapat berperan dalam pemecahan persoalan ini.
Persoalan kedua, katanya, adalah pengelolaan suatu organisasi tidak terlepas dari persoalan pendanaan yang menyertainya.
Sebagai organisasi yang besar sudah seyogyanya Gerakan Pramuka melepaskan sedikit demi sedikit ketergantungan pendanaan dari pemerintah.
“Hal ini perlu ditegaskan sehubungan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah Gerakan Pramuka dimungkinkan untuk membangun unit-unit usaha bersama, dengan memanfaatkan potensi yang ada sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang ada. Sehingga dengan demikian
akan menambah sumber pendapatan Gerakan Pramuka ke depan,” tuturnya. (rdr)
