Penambahan Reaktivasi Kereta Api dan Layanan Penerbangan Sangat Penting bagi Sumbar

Program reaktivasi jalur kereta api di Sumbar sudah berdampak baik bagi masyarakat.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengatakan, penambahan reaktivasi jalur kereta api serta pengembangan layanan transportasi udara sangat berarti penting bagi kemajuan daerah. (Foto: Dok. Adpim)

Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengatakan, penambahan reaktivasi jalur kereta api serta pengembangan layanan transportasi udara sangat berarti penting bagi kemajuan daerah. (Foto: Dok. Adpim)

PADANG, RADARSUMBAR.COM – Penambahan reaktivasi jalur kereta api serta pengembangan layanan transportasi udara sangat berarti penting bagi kemajuan daerah.

Terlebih, Sumatera Barat (Sumbar) sangat serius dalam pengembangan sektor pariwisata, yang sangat bergantung pada kelancaran sarana prasarana transportasi.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat menghadiri pertemuan dengan agenda Pemetaan (Mapping) Isu Strategis Pengembangan dan Kebijakan Sub Sektor Transportasi Udara dan Perkeretaapian di Sumbar yang digelar oleh Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, Selasa (5/3/2024).

“Kami menyadari bahwa antar kabupaten dan kota di Sumbar serta menuju luar Sumbar, itu belum terhubung secara maksimal. Sehingga, pemetaan isu strategis kami harap bisa melahirkan kebijakan dan solusi konkrit. Pemprov Sumbar selalu siap mendukung upaya merealisasikan solusi tersebut,” kata Mahyeldi.

Saat ini, katanya, program reaktivasi jalur kereta api di Sumbar sudah berdampak baik bagi masyarakat, seperi jalur Padang-Pariaman yang telah terhubung sampai Stasiun Nareh.

Namun demikian, pemaksimalan reaktivasi dipandang sangat diperlukan, baik jalur yang menghubungkan kota dan kabupaten di Sumbar, serta yang menghubungkan daerah tersebut dengan provinsi lain.

“Sekarang ada kendala jalur dari Pariaman ke Padang Panjang yang tampak cukup berat. Namun, solusi jenis kereta apinya tentu ada. Begitu pun jalur dari Padang Panjang ke Bukittinggi, terus ke Limapuluh Kota. Itu jalurnya ada. Begitu juga jalur dari Sumbar menuju Riau dan Sumut, serta jalur dalam Kota Padang agar kereta api bisa menjadi angkutan massal perkotaan. Terkait pembebasan lahan, Pemprov Sumbar siap menindaklanjutinya,” katanya.

Sementara itu untuk pengembangan transportasi udara, Gubernur menyatakan bahwa Sumbar saat ini memiliki Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dan Bandar Udara Mentawai (BUM) yang telah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada akhir tahun 2023 lalu.

Untuk ke depan, pengembangan layanan penerbangan disebut Gubernur sangat penting untuk disegerakan.

“Sumbar saat ini sudah melayani rute umrah dua kali dalam sepekan, selain itu kunjungan wisatawan asing ke Sumbar juga semakin baik, termasuk dari Australia. Oleh karana itu, kami menilai diperlukan penambahan layanan pesawat kecil seperti ATR, yang nanti bisa melayani penerbangan dari BIM ke BUM, serta dari BIM ke bandara-bandara yang terletak di provinsi tetangga,” katanya.

Fokus pengembangan subsektor transportasi, sambung Gubernur, sangat penting untuk mendukung pengembangan ekonomi Sumbar secara masif.

Terlebih, katanya, Sumbar tengah fokus dalam pengembangan sektor pariwisata. Melalui pengembangan sektor ini, Sumbar diharapkan mampu beralih dari kelompok provinsi dengan fiskal menengah, menjadi provinsi yang masuk dalam kelompok fiskal tinggi.

“Saat ini Sumbar menjadi provinsi dengan fiskal tertinggi dalam kelompok provinsi fiskal menengah. Kami perlu melihat Bali, Jogja, dan NTB, yang telah masuk dalam kelompok fiskal tinggi, berkat perkembangan sektor pariwisatanya. Tentu saja, upaya Sumbar mengembangkan sektor ini ke depan, sangat bergantung pada kelancaran transportasi,” katanya.

Sementara itu dalam sambutannya, Kebijakan Transportasi Sekretaris Badan (Sekban) Kebijakan Transportasi, Capt Afirianto Suratno mengatakan, bahwa dialog terbuka dalam pemetaan isu strategis sub sektor transportasi sangat diperlukan untuk memperkuat pengambilan keputusan di bidang transportasi, termasuk di Sumbar.

“Kami berharap, melalui dialog ini, keputusan atas kebijakan yang akan diambil atau yang telah dilaksanakan akan semakin kuat. Terutama sekali demi mewujudkan Transportasi Nasional yang Andal, Terjangkau, Berkeadilan, dan Berkelanjutan di Sumbar,” katanya.

Dalam pemetaan isu strategis itu, sambungnya, BKT Kemenhub ingin menangkap usulan-usulan untuk memperbaiki sub sektor transportasi di Sumbar, melalui aksi-aksi yang bersifat inovatif dan transformatif.

“Kami percaya, pertemuan ini akan dapat menghasilkan rekomendasi untuk melahirkan kebijakan yang solutif dan konkrit bagi pengembangan sektor transportasi di Sumbar,” tuturnya. (rdr)

Exit mobile version