PADANG, RADARSUMBAR.COM — Pemprov Sumbar di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur (Wagub) Audy Joinaldy telah memberikan perhatian penuh terhadap penanganan masalah sosial.
Salah satu kegiatan rutin yang terus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya di bidang itu adalah pemenuhan kebutuhan dasar ribuan penghuni panti asuhan dan panti sosial, baik di delapan panti milik pemerintah, mau pun di 109 panti milik swasta.
Mahyeldi menyebut seluruhnya mendapatkan alokasi anggaran yang proporsional secara rutin dari Pemprov Sumbar.
Adapun spesifikasi panti yang memperoleh alokasi anggaran itu antara lain, panti asuhan bagi anak-anak keluarga miskin atau yatim piatu, panti sosial anak terlantar dan putus sekolah, panti bagi anak disabilitas, panti bagi penduduk lanjut usia (lansia), hingga panti sosial bagi wanita tuna sosial.
“Total ada 117 panti yang dibantu Pemprov Sumbar setiap tahunnya, untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan makan. Itu terdiri dari 8 panti milik pemerintah dan sisanya panti swasta.”
“Pada tahun 2024 kita alokasikan anggaran Rp42 miliar, dan di tahun 2025 kita siapkan lagi Rp49 miliar,” sebut Mahyeldi di Padang, Sabtu (21/9/2024).
Mahyeldi mengatakan, dengan dukungan anggaran dan perhatian yang diberikan tersebut, diharapkan keberadaan panti di Sumbar terus maju dan berkembang dalam memberikan pembinaan, pelatihan, dan keterampilan bagi masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang bermukim di panti.
Panti asuhan dalam hal ini berfungsi sebagai pengganti orang tua bagi mereka dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan sosial.
“Panti sosial terus memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak-anak terlantar, fakir miskin, dan anak jalanan, serta memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial agar mampu kembali berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat,” jelasnya.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat (Dinsos Sumbar), Syaifullah mengatakan, dengan alokasi anggaran tersebut, akan memenuhi kebutuhan sehari-hari setiap penghuni panti swasta selama 10 bulan, sementara untuk dua bulan lainnya diharapkan dapat dibantu para donatur. Tentu saja, bantuan tersebut bertujuan untuk membantu meringankan tugas para pengelola panti swasta.
Sementara itu di panti sosial milik pemerintah, sambung Syaifullah, program rehabilitasi sosial terus berlangsung di UPTD Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan Padang Panjang, UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung Padang Pariaman, dan UPTD Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi Arosuka Kabupaten Solok.
“Di PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, ada 100 orang anak putus sekolah atau anak terlantar yang diberikan keterampilan di bidang elektronik, listrik, otomotif, dan las selama 6 bulan. Selain keterampilan dan peralatan penunjang untuk berkarier, mereka juga mendapatkan sertifikat.
Dalam setahun, sekitar 200 remaja putra mendapatkan pembinaan di PSAABR Budi Utama. Saat ini telah banyak lulusannya yang sukses bekerja, termasuk juga membuka usaha sendiri,” terangnya.
Ia menyampaikan, di UPTD Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan Padang Panjang yang diperuntukkan bagi 100 remaja putri, pelatihan yang diberikan selama enam bulan berupa keterampilan menjahit, menyulam, dan memasak.
“Kita berharap setelah enam bulan itu mereka bisa mandiri, bahkan menjadi entrepreneur sehingga juga bisa membantu masalah sosial yang terdapat di lingkungan tempat tinggal mereka.”
“Selama enam bulan di panti, selain keterampilan mereka juga mendapatkan pembinaan mental. Sehingga, mereka bisa menjadi tulang punggung keluarga dan membantu peningkatan perekonomian,”jelasnya.
Begitu juga di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi di Sukarami, Kabupaten Solok, di mana ratusan perempuan diberikan pelatihan keterampilan menjahit dan memasak, serta penguatan di bidang keagamaan selama 4 sampai 6 bulan setiap tahunnya.
“Harapannya, setelah pembinaan di panti ini, mereka dapat berkelakuan baik, dan tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat mereka dikirim ke panti.”
“Dengan program rehabilitasi sosial yang dilakukan, maka kerawanan ketertiban masyarakat, pelaku penyimpang, dan tindakan kriminal dapat terselesaikan,” ungkapnya.
Syaifullah menambahkan, pembinaan juga dilakukan di Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Tuah Sakato, Kalumbuk, Kota Padang.
Selain membantu disabilitas tuna netra untuk belajar mandiri, penghuni panti ini juga diajarkan untuk memiliki keahlian pijak (massage), shiatsu, kesenian, hingga pembuatan serbuk jahe merah.
“Bimbingan keterampilan yang diberikan ini bertujuan agar tuna netra dapat mandiri dan produktif. Saat ini, telah banyak lulusannya PSBN yang bisa mandiri dan buka praktek sendiri,” terangnya.
Perhatian juga diberikan Pemprov Sumbar terhadap anak-anak berkebutuhan khusus atau para difabel penyandang tuna grahita, yang dipusatkan di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Harapan Ibu Kalumbuk Kota Padang.
Begitu juga bagi anak-anak berstatus yatim piatu dan fakir miskin, yang mendapatkan pembinaan di PSAA Trimurni Padang Panjang.
“Anak asuh usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu ini diberikan pembinaan, bimbingan kegamaan, bimbingan keterampilan, dan pendidikannya.”
“Sehingga kebutuhan mental mereka dapat terpenuhi agar dapat tumbuh berkembang dan menatap masa depan yang lebih baik,” jelasnya.
Sementara itu untuk warga lansia, Pemprov Sumbar memiliki UPTD Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) Sabai nan Aluih Sicincin Padang Pariaman dan PSTW Kasih Sayang Ibu, Nagari Cubadak Tanah Datar.
“Warga lanjut usia ini rata-rata berstatus fakir miskin dan terlantar. Kita memberikan pelayanan pada mereka mulai dari makanan, sandang, kebutuhan harian, layanan kesehatan, bimbingan rohani, olahraga, keterampilan, dan bimbingan psikologi,” imbuhnya lagi.
Selain itu, Pemprov Sumbar juga membantu pembiayaan fisik untuk Panti rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental ODJG melalui panti swasta Pelita Jiwa Insani di Kota Padang.
Panti tersebut menampung eks ODGJ untuk menjalani proses rehabilitasi, setelah sebelumnya mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) HB Saanin.
“Kita juga telah mengalokasikan anggaran Rp4,2 miliar untuk pembangungan bangunan baru panti ODJG ini. Tahun ini, bangunan fisiknya sudah mencapai 85 persen, dan diperkirakan tahun 2025 akan beroperasi di Gunung Sarik.”
“Panti ini milik masyarakat dan telah beroperasi sejak 2020 lalu. Tak kurang dari 120 eks-ODJG dan 60 orang gepeng ditampung dan diberi pembinaan di panti ini,” bebernya.
Respons Cepat Penyaluran Bantuan Bencana
Selain perhatian terhadap PPKS di dalam panti, Pemprov Sumbar juga terus merespons dengan cepat kebutuhan penyaluran bantuan bagi korban bencana alam dan bencana sosial di Sumbar.
Setiap kali terjadi bencana, Gubernur Mahyeldi di tengah kepadatan kegiatannya selalu menyempatkan hadir bagi masyarakat yang tertimpa musibah.
“Tupoksi kita adalah bekerja untuk melayani masyarakat Sumbar. Ketika masyarakat tertimpa musibah, baik itu bencana alam ataupun bencana, maka menjadi kewajiban kita menyediakan kebutuhan sandang dan pangan bagi mereka.”
“Itu yang terus kita lakukan dan ditekankan oleh Gubernur Mahyeldi kepada Dinas Sosial,” sebut Syaifullah.
Ia menyampaikan, pascabencana yang menimpa masyarakat, penyalurkan bantuan sandang, pangan, dan kebutuhan mendesak lainnya langsung dilakukan. Pihaknya mengkoordinir bantuan berupa makanan siap saji, air besih, pakaian, dan lain-lain.
“Jangan sampai ada masyarakat yang kelaparan dan tak punya pakaian. Itu pesan tegas dari Bapak Gubernur,” jelasnya.
Selain bantuan dari provinsi, Syaifullah menyebutkan juga ada dana dari Baznas yang bisa disalurkan untuk membantu korban bencana.
Melalui Dinas Sosial, disalurkan Rp200 juta untuk pemulihan infrastruktur di daerah bencana, kemudian Rp3 juta untuk korban bencana berdasarkan usulan kabupaten/kota.
“Kita juga bekerja sama dengan dinas sosial kabupaten/kota, termasuk juga dengan Kementerian Sosial dan instansi lainnya untuk membantu masyarakat yang menjadi korban bencana. Bantuan trauma healing untuk masyarakat dalam mengatasi trauma pascabencana juga dilakukan,” terangnya lagi.
Begitu juga dengan bencana sosial seperti kebakaran, Pemprov Sumbar juga langsung turun menyalurkan bantuan berupa kebutuhan makanan, pakaian, kasur, selimut, dan juga kebutuhan anak-anak.
Berbagai upaya yang dilakukan Pemprov Sumbar di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi dalam penanganan permasalahan sosial, menjadi salah satu wujud nyata selalu hadirnya pemerintah bagi masyarakatnya. (rdr/adpsb/bud)
