Perhatian juga diberikan Pemprov Sumbar terhadap anak-anak berkebutuhan khusus atau para difabel penyandang tuna grahita, yang dipusatkan di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Harapan Ibu Kalumbuk Kota Padang.
Begitu juga bagi anak-anak berstatus yatim piatu dan fakir miskin, yang mendapatkan pembinaan di PSAA Trimurni Padang Panjang.
“Anak asuh usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu ini diberikan pembinaan, bimbingan kegamaan, bimbingan keterampilan, dan pendidikannya.”
“Sehingga kebutuhan mental mereka dapat terpenuhi agar dapat tumbuh berkembang dan menatap masa depan yang lebih baik,” jelasnya.
Sementara itu untuk warga lansia, Pemprov Sumbar memiliki UPTD Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) Sabai nan Aluih Sicincin Padang Pariaman dan PSTW Kasih Sayang Ibu, Nagari Cubadak Tanah Datar.
“Warga lanjut usia ini rata-rata berstatus fakir miskin dan terlantar. Kita memberikan pelayanan pada mereka mulai dari makanan, sandang, kebutuhan harian, layanan kesehatan, bimbingan rohani, olahraga, keterampilan, dan bimbingan psikologi,” imbuhnya lagi.
Selain itu, Pemprov Sumbar juga membantu pembiayaan fisik untuk Panti rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental ODJG melalui panti swasta Pelita Jiwa Insani di Kota Padang.
Panti tersebut menampung eks ODGJ untuk menjalani proses rehabilitasi, setelah sebelumnya mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) HB Saanin.
“Kita juga telah mengalokasikan anggaran Rp4,2 miliar untuk pembangungan bangunan baru panti ODJG ini. Tahun ini, bangunan fisiknya sudah mencapai 85 persen, dan diperkirakan tahun 2025 akan beroperasi di Gunung Sarik.”
“Panti ini milik masyarakat dan telah beroperasi sejak 2020 lalu. Tak kurang dari 120 eks-ODJG dan 60 orang gepeng ditampung dan diberi pembinaan di panti ini,” bebernya.
Respons Cepat Penyaluran Bantuan Bencana
Selain perhatian terhadap PPKS di dalam panti, Pemprov Sumbar juga terus merespons dengan cepat kebutuhan penyaluran bantuan bagi korban bencana alam dan bencana sosial di Sumbar.
Setiap kali terjadi bencana, Gubernur Mahyeldi di tengah kepadatan kegiatannya selalu menyempatkan hadir bagi masyarakat yang tertimpa musibah.
“Tupoksi kita adalah bekerja untuk melayani masyarakat Sumbar. Ketika masyarakat tertimpa musibah, baik itu bencana alam ataupun bencana, maka menjadi kewajiban kita menyediakan kebutuhan sandang dan pangan bagi mereka.”
“Itu yang terus kita lakukan dan ditekankan oleh Gubernur Mahyeldi kepada Dinas Sosial,” sebut Syaifullah.
Ia menyampaikan, pascabencana yang menimpa masyarakat, penyalurkan bantuan sandang, pangan, dan kebutuhan mendesak lainnya langsung dilakukan. Pihaknya mengkoordinir bantuan berupa makanan siap saji, air besih, pakaian, dan lain-lain.
“Jangan sampai ada masyarakat yang kelaparan dan tak punya pakaian. Itu pesan tegas dari Bapak Gubernur,” jelasnya.
Selain bantuan dari provinsi, Syaifullah menyebutkan juga ada dana dari Baznas yang bisa disalurkan untuk membantu korban bencana.
Melalui Dinas Sosial, disalurkan Rp200 juta untuk pemulihan infrastruktur di daerah bencana, kemudian Rp3 juta untuk korban bencana berdasarkan usulan kabupaten/kota.
“Kita juga bekerja sama dengan dinas sosial kabupaten/kota, termasuk juga dengan Kementerian Sosial dan instansi lainnya untuk membantu masyarakat yang menjadi korban bencana. Bantuan trauma healing untuk masyarakat dalam mengatasi trauma pascabencana juga dilakukan,” terangnya lagi.
Begitu juga dengan bencana sosial seperti kebakaran, Pemprov Sumbar juga langsung turun menyalurkan bantuan berupa kebutuhan makanan, pakaian, kasur, selimut, dan juga kebutuhan anak-anak.
Berbagai upaya yang dilakukan Pemprov Sumbar di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi dalam penanganan permasalahan sosial, menjadi salah satu wujud nyata selalu hadirnya pemerintah bagi masyarakatnya. (rdr/adpsb/bud)
