PADANG, RADARSUMBARCOM – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy, resmi membuka rapat koordinasi tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kamis (26/9/2024) di Aula Kantor Bappeda Sumbar.
Audy menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk mengatasi masalah kemiskinan, terlebih Sumbar termasuk daerah yang rawan tertimpa bencana.
“Kita masih punya tantangan besar untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen. Meskipun pada 2023 sudah ada enam daerah yang berhasil.”
“Tapi, kita tak menutup mata bahwa kondisi kebencanaan alam belakangan ini membuat kondisi kembali sulit,” jelas Audy.
Dalam beberapa tahun terakhir, sambungnya, Sumbar menghadapi sejumlah kejadian bencana alam seperti letusan gunung pada Desember 2023 lalu, yang berdampak pada tiga kabupaten/kota, serta banjir bandang di bulan Maret dan Mei 2024 yang menghantam hampir seluruh kabupaten/kota di Sumbar.
Bencana-bencana ini jelas berdampak kerusakan pada sektor pertanian, infrastruktur, dan fasilitas umum. Kerugian infrastruktur yang harus ditanggung Pemprov saja mencapai Rp1,6 triliun, belum termasuk kerusakan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah kabupaten/kota.
Hal ini, sambung Audy, juga berdampak pada naiknya kembali angka kemiskinan di beberapa wilayah yang sebelumnya sudah berhasil ditekan.
Meski begitu, Audy tetap optimis bahwa dengan kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, target kemiskinan ekstrem 0% masih bisa dicapai.
“Bencana alam memang memperlambat pencapaian target, tetapi dengan koordinasi yang baik, kerja keras, dan kebijakan yang tepat, kita akan bisa menurunkan lagi angka kemiskinan,” ungkap Audy lagi.
Ia juga menyampaikan, bahwa strategi jangka panjang menuju 2045 sudah dirancang dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk rencana penurunan kemiskinan.
Ada tiga strategi utama yang diterapkan untuk menekan angka kemiskinan, yakni: mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan fokus pada daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Audy juga mengajak semua pihak untuk mengubah cara pandang terhadap kemiskinan. Menurutnya, kemiskinan bukanlah sesuatu yang tidak bisa diatasi, melainkan masalah yang membutuhkan usaha bersama untuk diselesaikan.
“Kita harus menghilangkan stigma bahwa kemiskinan adalah nasib. Dengan usaha dan kerja keras, kemiskinan bisa diatasi,” tegasnya.
Audy juga menyoroti dampak luas dari kemiskinan, seperti potensi peningkatan angka kriminalitas dan kerawanan sosial. Jika tidak segera diatasi, hal ini dapat memperburuk kondisi ekonomi daerah dan menggerus anggaran.
Pemprov Sumbar juga sudah menyiapkan berbagai program sosial untuk mendukung masyarakat kurang mampu, termasuk akses ke layanan pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lapangan kerja.
Semua upaya ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya data yang akurat untuk menjalankan program-program ini dengan sukses.
Data dari Pendataan Keluarga, menurut Plt Gubernur, akan menjadi acuan utama dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial.
Dalam rapat tersebut, Audy berharap semua pihak bisa saling berbagi pengalaman dan menemukan solusi terbaik untuk mengatasi masalah kemiskinan di Sumatera Barat.
Rapat ini juga dihadiri oleh beberapa narasumber, termasuk Dr. Ir. Suprayoga Hadi selaku Deputi Bidang Dukungan Kebijakan PMPP Setwapres, Moch Achmad Lilik Cholid Imam Buchori dari Kemenkeu dan Adyawarman selaku Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Setwapres.
“Kehadiran para narasumber diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya menuntaskan masalah kemiskinan, baik di tingkat nasional maupun daerah,” tutup Audy. (rdr/adpsb/cen)
