PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menyelenggarakan diskusi tentang mitigasi dan penanggulangan dampak bencana di Sumbar, serta percepatan kelanjutan pembangunan jalan tol ruas Sicincin-Limapuluh Kota dengan seluruh pihak terkait di Auditorium Gubernuran, Jumat (24/5/204) malam.
Selain diskusi, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Gubernur dan Bupati-Walikota yang daerahnya terdampak pembangunan jalan tol Padang-Limapuluh Kota.
Dalam diskusi tersebut, Gubernur mengaku banyak mendapat saran dan masukan terkait penguatan mitigasi dan penanganan dampak bencana di Sumbar, serta untuk kelancaran pembangunan jalan tol ke depan.
Terkait dengan kebencanaan, salah satu contoh masukannya adalah membentuk tim atau komunitas kerja untuk pengamanan masyarakat di sepanjang daerah berisiko bencana. Mengingat, saat ini potensi ancamannya masih besar terutama pada daerah sekitar kaki Gunung Marapi.
“Diperkirakan satu juta meter kubik sisa abu erupsi saat ini masih mengendap di puncak gunung. Tentu ini harus diantisipasi,” kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi.
Terkait dengan jalan tol, Gubernur mengaku juga banyak menerima masukan. Kendati demikian, ia mengaku saat ini pihaknya masih menunggu penetapan trase (lajur) dari Pemerintah Pusat, untuk kemudian menjadi dasar bagi daerah dalam penetapan lokasi (Penlok) serta pembebasan lahan.
“Intinya semua siap mendukung sesuai bidangnya masing-masing, itu yang patut disyukuri,” katanya.
Mahyeldi mengeklaim sejumlah hal yang berhasil disepakati seluruh peserta dalam diskusi tersebut.
Pertama, Bupati-Walikota yang daerahnya terdampak pembangunan jalan tol akan siap membantu upaya pembebasan lahan dan melaporkan perkembangannya secara berkala kepada Gubernur.
Kemudian yang kedua, Perguruan Tinggi bersedia mengerahkan mahasiswanya untuk membantu sosialisasi kebijakan pemerintah terkait kebencanaan, baik untuk mitigasi maupun penanganan bencana kepada masyarakat berada di bawah koordinasi Badan Pemanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Ketiga, Pemprov Sumbar akan melibatkan perguruan tinggi untuk melakukan assessment atau identifikasi dan analisis situasi untuk dasar perencanaan kebijakan terkait kebencanaan di Sumbar.
Keempat, seluruh pihak berkomitmen untuk bersama-sama melaporkan hasil assessment dan validasi data tersebut kepada Presiden.
“Hasilnya nanti, akan kami laporkan bersama kepada Presiden,” tuturnya. (rdr)