“Regulasinya seperti itu, akan segera ditunjuk Plt (pelaksana tugas),” imbuhnya.
Hansastri mengatakan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) akan memberikan pendampingan hukum kepada empat ASN yang terjerat kasus hukum itu.
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Sumatera Barat tahun anggaran 2021 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp5,5 miliar.
Delapan orang tersangka itu, di antaranya pejabat eselon II Pemprov Sumbar yang pada tahun 2021 (saat kasus terjadi) menjabat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sumatera Barat.
Tersangka lainnya adalah Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Sumatera Barat berinisial R, pegawai negeri sipil berinisial RA, SA (guru SMK), E (rekanan CV Bunga Tri Dara), SU (rekanan CV Bunga Tri Dara), SY (rekanan CV Inovasi Global), dan BA (rekanan CV Sikabaluan Jaya Mandiri). (rdr/ant)