“Potensi maladministrasi ini khususnya seleksi administrasi peserta CASN yang berkaitan dengan surat pengalaman kerja pada instansi asal yang diduga tidak benar,” kata pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Women’s Crisis Center Nurani Perempuan Sumbar itu.
Potensi maladministrasi sektor pertanian dapat dilihat dari harga pupuk bersubsidi, biaya tambahan yang dikenakan kepada petani hingga kelangkaan pupuk bersubsidi. Tidak hanya itu, Ombudsman Sumbar juga menemukan perusahaan yang membeli sawit petani dengan harga murah.
Terakhir, masalah layanan publik terkini dan menjadi perhatian Ombudsman Sumbar ialah pemenuhan kebutuhan dasar para penyintas bencana.
“Lebih spesifik, Ombudsman meminta pemerintah daerah memerhatikan kebutuhan balita, anak, perempuan dan kelompok lanjut usia,” katanya.
Pada kesempatan itu, Yefri juga menyampaikan lembaga tersebut menerima satu pengaduan mengenai distribusi bantuan korban banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) pada Maret 2024.
“Ini menjadi perhatian Ombudsman bagaimana pemerintah daerah memastikan hak dasar penyintas seperti hunian, sanitasi, sadang, pangan dan sebagainya terpenuhi,” tuturnya. (rdr/ant)