PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) memiliki komitmen kuat untuk percepatan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024.
Meski pun, saat ini tengah diterpa banyak kendala non teknis, seperti bencana yang melanda Sumbar secara bertubi-tubi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Medi Iswandi menyebut itu penting untuk akselerasi pembangunan daerah.
“Kami sangat komit dengan hal ini. Sebab, realisasi kegiatan pemerintah akan berdampak positif untuk laju pembangunan daerah,” katanya, Sabtu (29/6/2024).
Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Sumbar, Mursalim mengatakan, hadirnya data realisasi kegiatan di dashboard adalah bentuk transparansi Pemprov Sumbar dalam menjalankan roda pemerintahan.
Meski begitu katanya, ada beberapa hal yang mempengaruhi capaian kegiatan. Sehingga begitu terlihat di dashboard, realisasinya masih rendah.
“Berbagai upaya untuk percepatan realisasi kegiatan Pemprov Sumbar telah dan terus dilakukan, komitmen itu selalu dijaga, demi terwujudnya Sumbar madani, unggul dan berkelanjutan,” katanya.
Bahkan, rapat untuk percepatan realisasi tersebut secara berkala setiap bulannya terus dilakukan. “Dengan begitu, setiap kendala dapat terpecahkan dan tidak ada kegiatan yang tidak berjalan,” katanya.
Secara umum, eks pejabat teras Pemerintah Kota (Pemko) Padang itu mengatakan, rendahnya realisasi yang terlihat pada dashboard pembangunan itu disebabkan beberapa hal seperti, belum terlaksananya beberapa kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akibat mengalami pergeseran anggaran sehingga membutuhkan waktu untuk dapat digunakan kembali.
“Selain itu, terjadinya mutasi dan rotasi pejabat pelaksana kegiatan (KPA/PPTK) di beberapa OPD. Kondisi ini, sulit dihindari karena sebagian pengelola kegiatan telah memasuki usia pensiun. Tentu, hal ini cukup mempengaruhi kecepatan pelaksanaan kegiatan,” katanya.
Kendala lainnya, kata Mursalim, juga adanya rasionalisasi anggaran untuk penanganan bencana masih berproses.
Menurutnya, faktor bencana ini yang paling besar perannya dalam membuat laju realisasi kegiatan Pemprov Sumbar melambat.