PADANG, RADARSUMBAR.COM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Barat (Sumbar) menerapkan sistem verifikasi berlapis untuk mencegah praktik joki dalam ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Kemenkumham di wilayah Sumbar sudah dimulai sejak Sabtu (19/10) hingga 30 Oktober di Padang, dengan total peserta mencapai 23.000 orang.
“Untuk mencegah adanya praktik joki kami menerapkan sistem verifikasi berlapis kepada peserta sebelum mereka masuk ke ruangan ujian,” kata Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sumbar Ramelan Suprihadi di Padang, Senin.
Ia menjelaskan verifikasi berlapis itu pertama dilakukan lewat komputerisasi untuk mencocokkan foto peserta di dalam berkas, dengan peserta yang hadir di lokasi.
“Jika ada ketidakcocokan antara foto di dalam berkas dengan wajah peserta maka akan langsung terbaca oleh sistem,” jelas Ramelan yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Daerah CPNS Kemenkumham di wilayah Sumbar.
Ia mengatakan peserta yang terbaca oleh sistem itu kemudian diserahkan kepada pegawai yang ditugaskan khusus untuk melakukan verifikasi secara manual.
Verifikasi manual dilakukan petugas dengan mencermati foto serta wajah peserta secara langsung, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk memvalidasi data diri peserta.
Ramelan mengatakan dalam tiga hari pihaknya telah menggelar 11 sesi ujian SKD, setiap sesinya diikuti oleh 495 orang CPNS.
Ketika dilakukan verifikasi secara komputerisasi, selalu ada peserta yang wajahnya dinyatakan tidak cocok dengan foto di setiap sesi.
Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti foto yang dimasukkan ke dalam berkas adalah foto lama, sehingga ada perubahan wajah atau potongan rambut sehingga dinyatakan tidak cocok oleh sistem.
Kemudian ada juga dikarenakan foto yang buram, terlalu diedit, atau dulu ketika berfoto menggunakan riasan wajah sehingga dianggap berbeda oleh sistem.
“Oleh karena itulah perlunya dilakukan verifikasi manual secara langsung oleh petugas, sampai hari ketiga ini Alhamdulillah tidak ditemukan praktik joki,” jelasnya.
Ia mengatakan pengawasan akan terus dilakukan secara ketat dan maksimal oleh jajaran Kemenkumham Sumbar selaku panitia daerah dalam mengawal tes CPNS.
Pada bagian lain, Ramelan juga mengimbau kepada para peserta yang akan mengikuti ujian agar memperhatikan kondisi kesehatan supaya tidak sakit saat ujian.
Kemudian diminta datang 90 menit sebelum jadwal ujian, sebab masih didapati adanya peserta yang terlambat sehingga gagal mengikuti ujian.
Para peserta juga diimbau agar mengabaikan jika ada pihak-pihak mengatasnamakan Kemenkumham Sumbar kemudian menjanjikan kelulusan bagi peserta.
“Kami tegaskan bahwa itu semua tidak ada, tes dilaksanakan secara jujur dan transparan. Yang menentukan kelulusan adalah diri masing-masing,” jelasnya.
Dalam melaksanakan ujian SKD di Sumbar itu pihak panitia daerah bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), serta Ombudsman. (rdr/ant)