Audiensi dengan DPRD, PWI Sumbar Berharap Dana Hibah Disetujui Secepatnya

Kunjungan ini merupakan silaturahmi kepada Ketua DPRD Sumbar dan menjelaskan kedudukan hukum kepengurusan PWI Sumbar.

Audiensi PWI Sumbar dengan pimpinan DPRD Sumbar. (dok. istimewa)

Audiensi PWI Sumbar dengan pimpinan DPRD Sumbar. (dok. istimewa)

PADANG, RADARSUMBAR.COM – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Drs. H. Muhidi, MM., menerima kunjungan jajaran pengurus PWI Sumbar, Selasa (12/11/2024).

Rombongan PWI Sumbar dipimpin oleh Ketua PWI Sumbar Widya Navies, didampingi Sekretaris PWI Firdaus Abie, Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) Zul Effendi dan Sekretaris Emil Mahmud.

Pada kesempatan itu, Widya Navies mengatakan, kunjungan ini merupakan silaturahmi kepada Ketua DPRD Sumbar dan menjelaskan kedudukan hukum kepengurusan PWI Sumbar.

“Kami adalah pengurus hasil KLB dan mengantongi 2 SK dari Hendri C Bangun dan Ketua PWI Pusat hasil KLB, Zulkifkimansyah Sakedang,” katanya.

Widya Navies juga menyinggung dana hibah dari Pemprov Sumbar ke PWI Sumbar. “Ini sehabis pokok Padang kami sampaikan ke Ketua DPRD.”

“Tentunya kami berharap, dana hibah yang kami ajukan ke pemprov disetujui,” kata Wakil Pemimpin Redaksi Harian Singgalang ini.

Sementara itu, Ketua DKP PWI Sumbar Zul Efendi menguatkan pernyataan Widya Navies. “Kami tentu berharap, apa yang kami sampaikan kepada bapak Ketua DPRD Sumbar menjadi perhatian.”

“Sehingga roda organisasi dapat berjalan sebagaimana diharapkan,” ujar Pemimpin Redaksi Harian Haluan ini.

Menanggapi itu, Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengatakan, silaturahmi perlu diperbanyak karena mengundang berkah, bertambah umur dan bertambah rezeki.

“Rezeki yang dimaksud beragam penafsiran, misalnya bagaimana organisasi kita berkembang, menjalin kalaborasi,” katanya.

Soal dana hibah Pemprov, Muhidi mengatakan, dirinya akan bertemu terlebih dahulu dengan TAPD, tapi sudah ada pembahasan dengan Diskominfo Sumbar. Dirinya siap mengawal sesuai kewenanganya.

“Yang jelas sudah ada, namun berapa angkanya, saya belum tahu persis, nanti saya tanyakan dulu ke TAPD. Kita siap mengawalnya,” cakapnya.

Muhidi menjelaskan tupoksi DPRD, yaitu legislasi, budgeting atau penganggaran dan pengawasan. Semua tupoksi kedewanan tersebut membutuhkan pers dalam mempublikasikannya.

“Kalau tidak ada publikasi dari rekan-rekan pers, maka nanti masyarakat menganggap kami tidak bekerja.”

“Khusus anggaran di DPRD untuk media, saya sudah sampaikan ke Humas, jangan sampai dikurangi. Namun kami juga siap menerima kritik, kritik yang disertai solusi, kritik yang dibangun,” tegasnya. (rdr)

Gabung WhatsApp Channel, Telegram Channel, dan follow juga Facebook, Instagram Radar Sumbar untuk update berita terbaru
Exit mobile version