PADANG, RADARSUMBAR.COM – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi bersama Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta melakukan pertemuan untuk membahas penguatan sinergi dalam mendukung keamanan, kenyamanan, dan pembangunan yang berkelanjutan di provinsi tersebut.
Gubernur Mahyeldi mengapresiasi dukungan Polri yang dirasakan selama ini, terutama dari Polda Sumbar dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga ketenteraman masyarakat di Sumbar.
“Kami berterima kasih dan berkomitmen akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Sumbar, begitu pun dengan jajaran Polres hingga Polsek di seluruh daerah di Sumbar,” ujar Mahyeldi di Padang, Senin (13/1/2025).
Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta menyampaikan beberapa titipan tugas dari Kapolri untuk dirinya selaku Kapolda yang baru. Ia berharap agar sinergi yang telah terjalin antara Polda Sumbar dan Pemprov Sumbar semakin erat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami ingin meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan Pemprov Sumbar dalam mendukung keamanan, kenyamanan, dan pembangunan di Sumbar,” kata Gatot.
Irjen Gatot menambahkan, beberapa fokus yang menjadi perhatian Polri dalam mendukung pembangunan di Sumbar antara lain adalah penanganan masalah tambang ilegal dan tawuran di kalangan remaja.
“Kami ingin memastikan bahwa polisi hadir memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Salah satunya terkait penanganan masalah tambang, serta mengatasi tawuran remaja,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban menjelang Ramadhan.
Selain itu, Gatot juga menyinggung soal dukungan terhadap pariwisata di Sumbar, yang salah satunya dapat terwujud dengan pembangunan Sekolah Polisi Wanita (Polwan) di Bukittinggi.
Ia berharap Pemprov Sumbar dapat memberikan dukungan, termasuk soal penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Mahyeldi memastikan bahwa Pemprov Sumbar siap mendukung rencana pembangunan Sekolah Polwan.
“Terkait pembangunan Sekolah Polwan di Sumbar, kami menyambut baik dan akan mendiskusikan ketersediaan lahan bersama OPD terkait dan pemerintah kabupaten/kota,” ujar Mahyeldi.
Selain itu, Mahyeldi juga menegaskan bahwa pihaknya telah menginstruksikan dinas terkait untuk mengelola aktivitas pertambangan agar tidak melanggar hukum, serta lebih intensif dalam mengatasi masalah sosial seperti tawuran remaja, gelandangan, dan pengemis. (rdr/adpsb)