PADANG, RADARSUMBAR.COM – Fraksi Gerindra DPRD Sumbar melakukan jumpa pers di ruangan fraksi lembaga tersebut, Selasa (3/1/2023) guna mengkritisi Kinerja Gubernur Sumatera Barat tahun 2022 ini.
Fraksi Gerindra menilai Gubernur Sumbar telah melakukan pendustaan kepada DPRD Sumbar dan mengorbankan anak buahnya, berdasarkan laporan kinerja yang disampaikan pada paripurna.
Pada laporan Gubernur, dinyatakan penyerapan anggaran tahun 2022 mencapai 95%, dan Silpa sebesar Rp317.688 miliar, lebih jauh lebih baik dari tahun 2021 dengan silpa Rp480 miliar lebih.
Namun, kualitas penyerapan anggaran akan dilihat Fraksi gerindra dari laporan BPK semua itu biasa akan ada pertengahan 2023 sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2014.
“Kami tetap memberikan apresiasi kaporan kinerja anggaran, baik berkaitan dengan kinerja pendapatan daerah maupun belanja daerah yang telah dilaporkan Pemprov.”
“Dengan harapan semoga tahun 2023 ini, tak perlu lagi terjadi kebut-kebutan belanja keuangan di akhir tahun anggaran,” tegas ketua Fraksi Gerindra Hidayat yang juga anggota komisi V DPRD Sumbar.
Ditambahkan Hidayat, pemerintahan bukan hanya dinilai dari serapan anggaran tapi juga dalam tata kelola pemerintahan yang mengacu pada pelaksanaan yang baik serta bersih dari kolusi dan nepitosme (good and clean governance).
Dalam hal ini, Fraksi Gerindra menilai masih jauh karena yang dipakai dalam penempatan aparatur adalah merit sistem, sehingga sangat berpotensi terjadinya praktek nepitisme, berbasis primordial maupun afiliasi politik.
“Pengisian jabatan semestinya dilakukan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dengan kompetensi serta kinerja ASN,” tegas Hidayat lagi.
Senada, Evi Yandri Rajo Budiman yang merupakan Sekretaris Gerindra Sumbar dan merupakan anggota Fraksi menyebut, bukan hanya penempatan struktural, tapi dalam pelaksanaan program unggulan tidak tampak berjalan sesuai laporan.
“Program unggulan provinsi Sumatera Barat 2021-2026, sesuai keputusan gubernur 050-47-2022, salah satu program unggulan menjadikan gedung kebudayaan, museum dan perpustakaan, sebagai pusat pendidikan wisata IPTEKS atau education tourism, langkahnya menyelesaikan pada tahun 2023, namun sampai akhir tahun 2022 belum juga selesai,” tutur Evi Yandri.
Berdasarkan berbagai penilaian, baik progul, kepariwisataan kesejahteraan guru honor, subsisdi modal usaha, pertumbuhan ekonomi belum berkualitas, problem sosial, dan lainnya.
Fraksi Gerindra juga meminta agar pemerintah provinsi melakuka kolaborasi dan bersinergi pada DPRD Sumbar meminta agar pemerintah jangan mendustai dan jangan korbankan anak buahnya.
“Kami meminta Gubernur Sumbar untuk berjujur-jujur saja, sebutkan saja berbagai rencana dan realisasi nyata, termasuk pengalihan gedung sejarah menjadi hotel dan penempatan struktur lainnya, jangan bohongi kami dan jangan korbankan anak buahmu,” tutup Hidayat.
Jumpa pers tersebut dihadiri Sekretaris Gerindra Evi Yandri Rajo Budiman, Ketua Fraksi Hidayat, juga dihadiri anggota lainnya, Yusnisra Sahiran, Nurkhalis, Muchlis Yusuf Abit, Ismunadi Sofyan, Jasma Juni, Khairudin Simanjuntak, Jempol, Mesra dan Syafruddin Putra. (rdr)
