PADANG, RADARSUMBAR.COM – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Buya Mahyeldi dan Bupati 50 Kota yang diwakili Sekdakab bersama DPRD Provinsi Sumbar dan kepala OPD Pemprov Sumbar melakukan rapat terkait pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru usai dikritik Presiden Jokowi.
Rapat dilaksanakan di Istana Gubernur pada Kamis (5/1/2023) lalu yang juga dihadiri oleh konsultan JICA via zoom. Rapat ini dilakukan dalam rangka mencari jalan keluar dari permasalahan terhambatnya pembangunan tol Padang-Pekanbaru, khususnya daerah 50 Kota.
Informasinya, pembangunan tol itu mendapat keberatan dari masyarakat di lima Nagari yang ada disana. Hal ini menjadi rumit dikarenkan perjanjian kerja JICA dengan pemerintah Indonesia akan berakhir 31 Januari nanti.
Maka, harus dilakukan upaya agar pembangunan ini tetap berjalan seperti rencana, yaitu dengan mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Rapat ini diadakan sehubungan dengan berakhirnya perjanjian kerja JICA dengan pemerintah Indonesia yg akan berakhir tanggal 31 Januari 2023 nanti.
“Hal ini menjadi penghambat JICA dalam melakukan perpanjangan perjanjian kerja dengan pemerintah, karena adanya keberatan pembangunan jalan tol ini dari masyarakat di 5 Nagari di Kabupatan 50 Kota tersebut,” ucap Gubernur Sumbar dalam pembukaan rapat.
Bupati 50 Kota yang diwakili oleh Sekdakab Widya Putra menjelaskan bahwa dari lima nagari tersebut, tinggal tersisa dua nagari yang masih keberatan dengan pembangunan jalan tol ini. Untuk solusi dari masalah ini, Pemkab 50 Kota akan mengadakan pertemuan dengan kelima nagari untuk menuntaskan bersama persoalan ini.
“Kita optimis bahwa 2 nagari yang belum setuju ini bisa setuju setelah adanya itikad dari kita untuk menyelesaikan masalah ini, Nantinya kami juga akan mengadakan pertemuan dengan masyarakat dari 5 nagari ini untuk didengarkan pendapat mereka, dengan begitu bisa dicari jalan keluar,” ucap Widya.
Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan DPRD sudah beberapa kali ke lapangan dan sudah mendengar aspirasi dari pihak yang menyatakan mereka bukan menolak tapi hanya meminta pengalihan trase yang dikarenakan adanya situs adat dan budaya yang terdampak.
“Sampai saat ini kita belum mendapatkan data berapa persen masyarakat yang sesungguhnya terdampak. Kita tentu tidak ingin terjadi proyeknya tuntas tetapi konsolidasinya masih menyisakan masalah, kita tidak ingin laporan kepada gubernur hanya berdasarkan asal bapak senang saja,” ucap Evi.
Saat diwawancara, Buya nampak optimis bahwa masalah ini akan dapat diselesaikan. Buya optimis bahwa pembangunan tol Payakumbuh-Pangkalan akan dapat terlaksana dan tetap harus mengutamakan masyarakat yang terdampak tentunya.
“Tidak ada masalah yang tidak bisa selesai. Masyarakat tidak boleh dirugikan, permasalahan dimasyarakat harus diselesaikan. Jadi InsyaAllah semua pembangunan di Sumatera Barat dan hak-hak masyarakat pasti diperhitungkan,” tutup Buya. (rdr/sumbarprov)
