PADANG, RADARSUMBAR.COM – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatera Barat menyebutkan sebanyak 474 orang mendaftar sebagai Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 2023 untuk Sumbar sejak 4 Januari 2023.
Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Kabid PHU) Kanwil Kemenag Sumbar, Ramza Husmen di Padang, Selasa mengatakan seluruh peserta yang mendaftar akan mengikuti ujian seleksi PPIH.
Ia mengatakan tahapan seleksi ini akan dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2023 dan diikuti seluruh peserta.
Menurut dia dari seluruh peserta akan dipilih 31 petugas yang akan membantu proses haji para jamaah. “Jamaah Sumbar ini sekitar 12 kloter, petugas ini akan mulai bekerja dari proses pemberangkatan haji hingga kepulangan,” kata dia.
Ia mengatakan untuk petugas haji umurnya dibatasi hingga 58 tahun dan memiliki wawasan keagamaan dan serius membantu jamaah haji. “Kita ingin petugas ini juga memiliki pengetahuan luas juga mampu bekerja dengan baik melayani jamaah sehingga jamaah kita yang tua ini bisa menjalankan ibadah haji,” katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menambah kuota haji Indonesia menjadi 221 ribu jamaah tanpa batasan usia dan 4.200 orang untuk petugas haji pada musim haji 2023. “Untuk kuota haji Sumatera Barat hingga saat ini kami belum mendapatkan data yang pasti dan masih menunggu informasi dari Kementerian Agama RI,” kata dia.
Sebelumnya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah menandatangani kesepakatan mengenai kuota haji Indonesia tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi di Kota Jeddah, Arab Saudi, pada Ahad.
“Alhamdulillah, misi haji 2023 dimulai. Saya hari ini menandatangani kesepakatan haji dengan Menteri Haji Saudi. Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000,” kata Yaqut.
“Kuota itu terdiri atas 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus. Adapun untuk petugas, tahun ini kita mendapat 4.200 kuota,” katanya.
Penandatanganan kesepakatan mengenai kuota haji Indonesia tahun 2023 antara lain dihadiri oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi, Direktur Jenderal Penyenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah. (rdr/ant)
