Dikatakannya, pada umumnya deviasi tersebut karena perencanaan kegiatan yang kurang tepat, sehingga ketika tahun anggaran berjalan masih terjadi pergeseran anggaran.
“Jadi ketika program dan kegiatan yang direncanakan tidak tepat atau tidak sesuai rencana, maka harus dilakukan pergeseran. Kadang untuk pergeseran dapat dilakukan dengan cepat, kadang tidak,” ujarnya.
Dari data Pemprov Sumbar terhitung 29 Maret 2023 realisasi fisik Pemprov Sumbar jauh di bawah target, yakni baru mencapai 14,4 persen dari target 24, 41 persen atau ada deviasi hingga 10 persen.
Begitu juga dengan realisasi keuangan, baru terealisasi 6,3 persen dari target 16,05 persen dengan total anggaran Rp6,7 triliun. Angka itu juga terjadi keterlambatan yang cukup tinggi, hanya terealisasi Rp427,9 miliar.
Dari kinerja itu, lima OPD realisasi anggaran tertinggi yakni Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mencapai 21,58 persen. Diikuti Inspektorat 17,69 persen, Bappeda 17,09 persen, RSJ HB Saanin mencapai 16,58 persen, dan BPSDM Sumbar dengan realisasi 16,11 persen.
Sedangkan lima OPD dengan realisasi terendah adalah BPKAD yang terlihat masih 0 persen, Biro Kesra baru mencapai 0,76 persen, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) bari 0,85 persen, Dinas Peternakan baru 2 persen, dan Dispora Sumbar baru 2,15 persen.
“Angka itu adalah angka yang di-input oleh OPD sendiri. Semoga ke depan serapan makin tinggi,” katanya. (rdr/ant)