PADANG, RADARSUMBAR.COM – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi mendukung langkah dari Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Teluk Bayur mensosialisasikan keamanan transportasi laut jelang hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah.
Hal tersebut disampaikannya usai memberikan sambutan dalam kegiatan bertajuk ‘Sosialisasi Keselamatan Pelayaran Pada Kapal Tradisional Dalam Rangka Menghadapi Liburan Idul Fitri 1444 H di Wilayah Provinsi Sumatera Barat’.
“Pada masa lebaran, kami memperkirakan kunjungan ke Sumbar meningkat dibandingkan tahun lalu. Maka oleh itu, angkutan ke pulau tentu harus lebih safety, dalam hal keselamatan kepada para penumpang,” katanya, Jumat (14/4/2023) kemarin.
Dalam rangka momen Idul Fitri itulah, kata Mahyeldi, pihaknya bersama KSOP Kelas II Teluk Bayur mensosialisasikan peraturan yang harus dipenuhi oleh perusahaan pariwisata atau juga kepada pihak-pihak yang menyelenggarakan angkutan ke pulau atau laut ini.
“Berangkat dari pengalaman dan kejadian sebelum ini, bahkan sampai ada korban jiwa, kami tak inginkan lebaran 2023 ini ada kecelakaan apalagi ada korban jiwa,” katanya.
Untuk jangka panjang, katanya, Pemprov Sumbar akan menghadirkan dermaga dan menentukan di titik mana saja kapal yang membawa orang dan ke mana tujuannya.
“Sehingga semua itu bisa terkualifikasi lebih baik. Memang, penyempurnaan ini perlu dilakukan, apalagi objek wisata laut di Sumbar ini banyak, apalagi kabupaten kota, termasuk juga di danau, ini juga perlu, sehingga ini tugas kami menciptakan keamanan dan kenyamanan,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, Pemprov Sumbar dan KSOP Kelas II Teluk Bayur juga menyerahkan sebanyak 300 life jacket kepada pelaku usaha transportasi laut.
Sementara itu, Kepala KSOP Kelas II Teluk Bayur, Wigyo mengatakan, pihaknya ingin membangun budaya, bahwa keselamatan pelayaran itu bukan hanya tugas satu pihak.
“Akan tetapi adalah kewajiban dan kebutuhan kita semua, bukan hanya kewajiban regulator, tetapi juga kewajiban operator dan pengguna jasa,” katanya.
Wigyo mengatakan, perlu dilakukan pembinaan terhadap operator kapal. Pasalnya, selama ini hasil pengamatan di lapangan, pihaknya merasa perlu peningkatan peralatan keselamatan, seperti life jacket, radio komunikasi, pompa air dan pemadam kebakaran.
“Ini semua harus dipenuhi dan merupakan standar minimal yang harus dipenuhi, tetapi kenyataan di lapangan, hanya tersedia life jacket, kemudian radio komunikasi hanya berdasarkan ponsel, padahal ponsel di laut banyak blank area,” katanya.
Ia mengatakan, pengguna atau penumpang juga berhak menolak jika ada kapal yang tidak memenuhi syarat dan itu bisa dilakukan.
“Pilih yang lebih memenuhi syarat, ini juga proses pembinaan dan mengubah budaya,” katanya. (rdr-008)
