PADANG, RADARSUMBAR.COM – Sidang Sengketa Informasi Publik pamungkas jelang cuti bersama lebaran 2023, digelar Komisi Informasi (KI) Sumbar, Jumat (14/4/2023).
Sidang pertama cukup alot karena menyangkut kegigihan pemohon Ryantoni memperjuangkan hak anaknya bersekolah di sebuah sekola dasar di Kota Bukittinggi.
“Jangan karena bapaknya kritis terjadap sekolah, anak harus menanggung hukuman dikeluarkan dari sekolah,” ujar Ryantoni pada sidang pemeriksaan awal diketuai Majelis Komisioner KI Sumbar Adrian Tuswandi dengan anggota majelis Tanti Endang Lestari dan Arif Yumardi.
Ryantoni untuk perjuangkan hak anaknya bersekolah, meminta Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Pemprov Sumbar turun tangan.
Tapi atas penyidikan dan investigasi DP3A Sumbar itu Ryantoni ajukan permohonan informasi awal dan keberatan tapi tidak dijawab, akhirnya Ryantoni mesengketakan ke KI Sumbar.
Pihak dinas yang hadir di sidang itu mengatakan bahwa pihaknya respon atas pengaduan pemohon dan karena kewenangan Kota Bukittinggi, dinas ini telah berkoordinasi sampai ke sekolah.
“Kita respon majelis, tapi memang untuk membalas permohonan informasi pemohon tidak kami lakukan karena kewenangan kita tidak ada, DP3A Sumbar kewenagannya untuk kasus antar kota dan kabupaten atau antar provinsi,” ujar termohon di sidang pemeriksaan awal tadi
Ketua Majelis Komisioner Adrian Tuswandi menegaskan bahwa empat hal pemeriksaan awal atas register ini tiga terpenuhi.
“Jangka waktu memohonkan sengketa informasi publik, pemohon ke KI Sumbar sudah lewat waktu, sehingga itu register ini kita putus sela,” ujar Adrian.
Tapi, samangat bersengketa informasi publik di KI Sumbar tidak mencari menang dan kalah, tapi semangat win-win solution.
“Sehingga itu, kami di luar persidangan ini, meminta kepada termohon untuk memberikan apa yng diinginkan pemohon terkait informasi aquo, waktunya 14 hari kerja sejak sidang ini ditutup,” ujar Adrian, termohon menyatakan kesediaanya.
Sementara itu, dua register lagi, antara Ryantoni denhan komnas HAM dan Darmansyah dengan Telkomsel, sidang pemeriksaan awal berlanjut pada persidangan setelah cuti bersama lebaran.
“Termohon Komnas HAM belum memiliki kuasa, sementara di register satu lagi Termohon dari Telkomsel tidak hadir, majelis memutuskan melanjutkan persidangan awal pada hari sidang setelah lebaran,” ujar Panitera Pengganti KI Sumbar Kiki Eko Saputra. (rdr)
