PADANG, RADARSUMBAR.COM – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi tak kunjung minta maaf kepada insan pers usai insiden pengusiran Wartawan saat pelantikan Wakil Wali Kota (Wawako) Padang pada Selasa (9/5/2023) lalu.
Alih-alih meminta maaf, Mahyeldi menyebut bahwa cara yang dilakukan panitia pada saat pelantikan Ekos Albar sebagai Wawako Padang sisa masa jabatan 2019-2024 semata hanya agar kegiatan berjalan tertib dan khidmat.
Dia juga membantah bahwa insiden yang terjadi dan dialami oleh awak media berdasarkan perintah atau komando (by design).
“Tidak ada komando atau pun kebijakan pihaknya untuk melakukan penghalangan dan pembatasan kerja-kerja Wartawan,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (26/5/2023).
Dalih yang disampaikan Mahyeldi tertuang pada pesan tertulis dalam rangka menjawab pertanyaan dari Fraksi Gerindra saat Rapat Paripurna pembahasan Ranperda tentang pajak dan retribusi daerah.
Pemprov Sumbar memiliki hubungan yang sangat baik dengan kalangan pers. Komunikasi antar pemerintah dan pers terus dijalin melalui kerja sama media, serta memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan media dan pers.
Selain itu, ia juga mengklaim terus melakukan dialog dan duduk bersama dalam suasana yang cair dan akrab dalam berbagai acara pertemuan dengan insan pers.
Ia sesumbar mengeklaim bahwa Pemprov Sumbar memiliki hubungan yang sangat baik dengan kalangan pers.
Komunikasi antar pemerintah dan pers terus dijalin melalui kerja sama media, serta memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan media dan pers.
“Kami terus melakukan dialog dan duduk bersama dalam suasana yang cair dan akrab dalam berbagai acara pertemuan dengan insan pers,” katanya.
Sebagaimana diketahui, Gubernur Sumbar, Mahyeldi dan jajaran Pemprov Sumbar didemo sejumlah awak media pasca insiden pengusiran saat pelantikan Wawako Padang pada 9 Mei 2023.
Imbasnya, selang satu hari usai pengusiran itu, ratusan insan pers berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumbar, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.
Tidak sampai di sana, insan pers yang tergabung ke dalam Koalisi Wartawan Anti Kekerasan (KWAK) juga melaporkan pihak yang melakukan pengusiran ke Polda Sumbar serta dugaan maladministrasi yang diduga dilakukan Pemprov Sumbar ke Ombudsman. (rdr-008)
