PADANG, RADARSUMBAR.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar), Supardi mewarning atau memperingatkan Gubernur, Mahyeldi untuk meningkatkan pendapatan daerah jelang akhir masa jabatan.
Hal tersebut ia sampaikan dalam Sidang Paripurna Pengambilan Keputusan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2024 di Kantor DPRD Sumbar, Senin (14/08/2023) siang.
Dalam rapat tersebut, rencana anggaran sementara yang disepakati dalam KUA-PPAS mencapai Rp6,4 triliun.
DPRD berharap agar di ujung masa jabatan Kepala Daerah dan RPJMD, tidak terjadi penurunan dalam hal pendapatan.
Sebab, kebutuhan anggaran pada tahun 2024 luar biasa banyak, termasuk untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024.
“Hal yang perlu diperhatikan tentu saja soal PAD, kemudian lobi dengan pemerintah pusat harus ditingkatkan sehingga dana transfer ke Sumbar bisa naik. Sebab kebutuhan kita besar,” katanya.
Supardi juga menyinggung soal penurunan pendapatan, sementara pihaknya telah berkomitmen untuk tidak terjadi penurunan.
Menurutnya, hal ini perlu dibahas dengan semangat penuh keyakinan dan optimis tidak terjadi penurunan.
Pasalnya, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) di perubahan mencapai Rp600 miliar lebih.
“Sehingga, katanya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus betul-betul jeli soal pendapatan tersebut.
“Sebab, banyak yang belum maksimal, termasuk pajak kendaraan dan potensi pendapatan lainnya. Kita berharap Gubernur dan jajaran lebih maksimal,” katanya.
Bela Diri
Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi menyebut bahwa pihaknya akan mengoptimalkan anggaran untuk pelaksanaan Pemilu pada 2024 mendatang.
Dia menyebut, dukungan berbagai pihak terhadap upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dibutuhkan.
Ia mengatakan, nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), awalnya itu diperkirakan Rp350 miliar, namun pada kenyataan mencapai Rp280 miliar.
“Padahal tahun 2024 itu cukup banyak kegiatan yang perlu didukung, terutama sekali untuk Pemilu 2024, yang butuh dana lebih kurang 400 miliar. Sehingga untuk mendukung itu, tentu akan ada pergeseran anggaran kegiatan nantinya,” ucapnya.
Terkait pendapatan, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu bahwa memang belum sesuai dengan harapan.
Oleh karenanya, hal ini perlu dibahas dalam rapat perubahan anggaran nantinya. Namun demikian, tetap terjadi peningkatan yang positif terkait angka tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, serta Gini Ratio yang semakin kecil.
“Hal yang perlu dilihat itu adalah, uang itu ada dan beredar di tangan rakyat, sehingga saat masyarakat membutuhkan apa, mereka bisa mendapatkannya. Oleh karena itu, bisa jadi masyarakat tetap sejahtera, meski pun PAD tidak tinggi, sebab uang itu ada dan beredarnya di tangan rakyat,” katanya.
Dirinya memastikan tetap akan terus mendorong realisasi berbagai kegiatan lintas OPD berlangsung di tengah masyarakat, terutama sekali di tingkat desa atau nagari.
“Langkah ini diperlukan agar pemeratan itu terjadi,” katanya.
Terkait pesan DPRD Sumbar soal pentingnya upaya peningkatan PAD melalui pemanfaatan aset provinsi, pemaksimalan peluang rencana investasi, serta upaya-upaya lainnnya, Gubernur menegaskan bahwa hal itu terus menjadi fokus pihaknya.
“Itu ada beberapa aset yang bisa kami maksimalkan, seperti GOR Haji Agus Salim, Taman Budaya Sumbar, serta beberapa aset lain di Bukittinggi. Itu sedang kami upayakan memaksimalkan peluang investasinya,,” katanya.
Dirinya tak menampik bahwa terkadang beberapa upaya menarik investasi itu terpental dan menimbulkan kegaduhan. Sehingga, pihak investor menjadi ragu-ragu dan urung berinvestasi di Sumbar.
“Sebelumnya kita ada pembicaraan dengan pihak investor, seperti Raffi Ahmad. Tapi, belum apa-apa, itu sudah gaduh. Oleh karena itu, kami tentu berharap semua pihak terkait dapat mendukung segenap upaya kita dalam mengundang investor tersebut,” katanya.
Gubernur juga menegaskan, sejak awal DPRD Sumbar mengingatkan melalui panitia khusus (pansus) terkait pengoptimalan aset, maka Pemprov Sumbar langsung bergerak.
Seperti, rencana investasi dari Arab Saudi yang terus dimantapkan, serta komunikasi dengan Kamar Dagang Industri (Kadin) yang terus diintensifkan.
“Namun, jangan sampai, saat pembicaraan baru dimulai, hujan kritik tajam justru sudah datang. Dukungan sangat kami perlukan,” tuturnya. (rdr)
