PADANG, RADARSUMBAR.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar) Hansastri meminta seluruh perangkat daerah terkait untuk mematangkan skenario penyelenggaraan angkutan selama masa libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) di Sumbar, demi hadirnya pelayanan prima bagi masyarakat.
Permintaan itu disampaikan Sekda Hansastri saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Nataru 2023/2024 bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Instansi Vertikal terkait, Aparat Penegak Hukum (APH), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Axana Hotel Padang, Kamis (7/12/2023).
“Libur Nataru ini biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur sekaligus beribadah bagi saudara-saudara kita yang merayakan Natal. Oleh karena itu, pemerintah di semua sektor harus mempersiapkan diri dengan matang skenario angkutannya, sehingga terwujud keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas,” ujar Hansastri.
Hansastri mengingatkan, permasalahan yang sering muncul menjelang dan setelah perayaan libur panjang Nataru adalah potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas, serta peningkatan kebutuhan layanan transportasi dan infrastruktur.
“Termasuk juga peningkatan kebutuhan BBM dan gas, peningkatan permintaan kebutuhan pokok, potensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta yang tak kalah menyita perhatian adalah potensi bencana alam,” kata Hansastri lagi.
Karena itu, Hansastri meminta setiap pihak terkait untuk mengidentifikasi isu dan sedini mungkin, demi mengantisipasi serta mempersiapkan berbagai kemungkinan yang bisa datang melalui perencanaan atau skenario yang bersifat antisipatif.
Di antara skenario antisipatif yang dapat dilaksanakan, sambungnya, adalah mendirikan posko terpadu Nataru 2023/2024, optimalisasi pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, fasilitas pendukung pada titik strategis lalu lintas, serta penempatan fasilitas kesehatan selama 24 jam di posko terpadu.
Termasuk juga pengaturan rest area dan fasilitas pendukung untuk menghindari kerumunan, memastikan dan memantau kesiapan simpul transportasi, serta memastikan kesiapan sarana transportasi untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat. “Terutama soal aktivitas di perlintasan kereta api yang sering menyebabkan kecelakaan fatal,” tambahnya.
Sejalan dengan itu, Hansastri menilai penting juga untuk melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat yang hendak berpergian terkait kondisi cuaca, di mana sangat berpotensi rawan longsor sehingga dapat menutup sebagian badan jalan dan menimbulkan potensi yang membahayakan bagi pengguna jalan.
“Kami berharap, dengan adanya rapat hari, aparatur pemerintahan di semua sektor dapat melakukan sinkronisasi, bersinergi, dan berkomitmen sehingga dapat meminimalisir permasalahan di masyarakat, terutama di sektor transportasi,” tuturnya. (rdr/mc)