Selain itu, sektor transportasi turut berpotensi mengganggu produktivitas produksi bahan pangan serta masa tempuh distribusi barang kebutuhan di Sumbar.
“Oleh karena itu, untuk mengatasi semua potensi kenaikan inflasi, diperlukan koordinasi dan sinergi semua pihak , termasuk agar distribusi bahan pangan menjadi lancar di seluruh wilayah di Sumbar,” ucap Gubernur menambahkan.
Sementara itu, Kepala BI Sumbar, Wahyu Purnama A menjelaskan, Sumbar termasuk daerah yang turut menyumbang kenaikan inflasi secara nasional. Kondisi ini juga dibarengi fakta bahwa saat ini sejmlah provinsi juga terkena dampak badai el nino.
“Kenaikan inflasi sendiri didorong oleh terjadinya kenaikan harga pangan, sebagai dampak keterbatasan pasokan akibat cuaca eksrim karena el nino.”
“Ditambah lagi, tarif transportasi yang tinggi sehingga menimbulkan kenaikan harga barang kebutuhan,” sebut Wahyu.
Oleh sebab itu, katanya lagi, memang sangat diperlukan kolaborasi intensif TPID, terutama dalam pelaksanan komitmen terkait penguatan ketahanan pangan.
Oleh karenanya, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) menjadi bagian dari upaya mendorong produktivitas pangan agar harga menjadi terkendali.
“Berdasarkan tren komoditas yang mengalami inflansi, itu terutama sekali cabe merah, bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan jengkol menjelang Nataru di Sumbar.”
“Tentu kita berharap agar seluruh Anggota TPID Sumbar mampu mengantisipasi berbagai risiko kenaikan harga menjelang Nataru tahun ini,” ucapnya lagi. (rdr/infopublik)
