Kapolda Sumbar Pimpin Apel Pergeseran Pasukan Pengamanan TPS

Tahapan ini sangat penting dan krusial, sehingga perlu menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan pengamanannya.

Kapolda Sumbar Pimpin Apel Pergeseran Pasukan Personel Polri BKO Pengamanan TPS Tahap Pungut Suara Pemilu 2024. (dok. Bidhumas)

Kapolda Sumbar Pimpin Apel Pergeseran Pasukan Personel Polri BKO Pengamanan TPS Tahap Pungut Suara Pemilu 2024. (dok. Bidhumas)

PADANG, RADARSUMBAR.COM – Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono pimpin Apel Pergeseran Pasukan Personel Polri BKO Pengamanan TPS Tahap Pemungutan Suara Pemilu 2024 di lapangan depan Mapolda Sumbar, Senin (12/2/2024) pagi.

Dalam amanatnya, Kapolda Sumbar mengatakan beberapa hari kedepan, tepatnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 merupakan puncak dari pelaksanaan Pemilu tahun 2024 yang ditandai dengan pelaksanaan pencoblosan untuk pemungutan dan penghitungan suara.

Pemilu 2024 adalah untuk memilih presiden/wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD kab/kota dengan sistem pemilu profesional terbuka.

Tahapan ini sangat penting dan krusial, sehingga perlu menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan pengamanannya.

Lanjut Kapolda Sumbar menjelaskan, Untuk pengamanan TPS sesuai dengan keadaan seperti itu akan melibatkan kekuatan pengamanan sebanyak 4.573 (empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga) personel Polri.

Dengan rincian pelibatan kekuatan personel Polda Sumatera Barat 1.141 personel dan sisanya 3.432 personel merupakan personel dari polres jajaran.

Selain itu, kata Kapolda Sumbar, Tantangan tugas yang akan dihadapi oleh personel pengamanan TPS juga cukup komplit dan berat antara lain lokasi TPS yang jauh, transportasi yang tidak memadai.

Kemudian, transportasi laut yang sangat dipengaruhi faktor alam, transportasi sungai, transportasi menggunakan angkutan tradisional seperti kuda beban/angkut dan transportasi yang hanya bisa dilewati kendaraan roda dua (trail/terabas).

Disamping itu ada permasalahan lain yang juga perlu diketahui yakni ada sebanyak 215 lokasi TPS yang belum memiliki jaringan listrik.

Ada juga sebanyak 547 lokasi TPS belum bisa diakses jaringan internet (blankspot) serta diperkirakan masih ada lebih kurang sebanyak 79.404 pemilih yang sudah masuk di dpt tetapi belum memiliki KTP-elektronik.

“Semua hal itu merupakan persoalan di lapangan yang kemungkinan besar akan dihadapi oleh personel polri yang PAM di TPS.”

“Belum lagi ancaman bencana alam seperti hujan dan banjir serta tanah longsor, ancaman erupsi gunung merapi, angin puting beliung dan badai serta gempa,” tutup Kapolda. (rdr)

Exit mobile version