AGAM, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten Agam mendapatkan dana hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp10,95 miliar untuk merehab rekontruksi tujuh infrastruktur jembatan dan irigasi yang terkenal dampak bencana erupsi Gunung Merapi.
“Bantuan ini berasal dari pemerintah pusat melalui Dana Siap Pakai (DSB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dikelola oleh BPBD Agam,” kata Pejabat Sementara Bupati Agam Endrizal di Lubuk Basung, Senin.
Ia mengatakan dana hibah program rehab dan rekonstruksi itu untuk perbaikan darurat jembatan Madang satu dengan alokasi Rp3,4 miliar.
Sedang perbaikan jembatan Kubu Sarunai dengan alokasi Rp3,4 miliar, perbaikan darurat Tabek Berawal dengan alokasi Rp1,8 miliar.
Lalu perbaikan tanggul irigasi Banda Tambuo dengan alokasi Rp500 juta, perbaikan irigasi Banda Gadang dengan alokasi Rp750 juta.
Selain itu perbaikan tanggul irigasi Barusuang dengan alokasi Rp500 juta dan perbaikan tanggul irigasi Pincuran Sunsang Rp600 juta.
“Saat ini sedang dilakukan percepatan penyelesaian dokumen perencanaan, sehingga pekerjaan rehab rekon infrastruktur yang rusak tersebut dapat segera dilaksanakan pada awal November 2024,” katanya.
Ia menambahkan untuk bantuan rumah yang terdampak bencana banjir bandang dan lahar dingin Gunung Marapi yang disetujui BNPB sebanyak 258 unit.
Namun bantuan tersebut hingga kini belum bisa disalurkan karena beberapa dokumen yang harus dilengkapi berupa petunjuk teknis dengan berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan untuk pedoman pengaturan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana bantuan.
Setelah itu adanya data tambahan yang sedang disiapkan pemerintah daerah terkait dengan data penerima bantuan berupa data diri penerima, foto kerusakan rumah, titik koordinat rumah, fotocopy KTP dan KK.
“Juknis ini telah dibahas dengan Tim BNPB bersama kabupaten atau kota penerima se Indonesia. Kita juga menunggu rekomendasi dari Badan Geologi berkaitan dengan tempat pembangunan rumah rusak berat,” katanya.
Untuk sawah tertimpa material terdampak banjir bandang dan lahar dingin serta erupsi sudah dilakukan survei pemetaan lahan terdampak.
Total lahan rusak 103,471 hektare dengan rincian rusak berat 94,306 hektare dan luas lahan rusak ringan 9,165 hektare.
Melalui dana APBN 2024 sudah dialokasikan untuk kegiatan optimalisasi lahan di Kecamatan Canduang, Ampek Angkek, Baso, Banuhampu dan Sungai Pua.
“Dananya sudah ada di Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar dan menunggu revisi Juknis dan MoU dengan TNI untuk pengerjaan di lapangan,” katanya. (rdr/ant)
