LUBUKBASUNG, RADARSUMBAR.COM – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatera Barat mengerahkan 10 ribu kader untuk mendampingi calon pengantin (catin) guna mencegah stunting di 19 kabupaten dan kota di provinsi itu.
“Ke 10 ribu kader itu berasal dari kader KB, PKK dan bidang lain dengan jumlah setiap kabupaten dan kota bervariasi,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar Patmawati saat sosialisasi advokasi dan KIE penanganan stunting di Lubukbasung, Senin (13/2/2023).
Ia mengatakan, 10 ribu kader itu telah dilatih dan mereka sudah siap untuk mendampingi calon pengantin mulai dari skrining kesehatan, sampai hamil.
Ini betul didampingi, sehingga anak yang dilahirkan tidak mengalami stunting atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar.
“Ketika calon pengantin kurang mampu, maka akan dicarikan bapak asuh dalam memberikan makanan tambahan, protein hewani dan lainnya, karena penanganan stunting harus terlibat seluruh pihak,” katanya.
Ia mengatakan, dengan dilibatkan 10 ribu kader itu maka prevelensi stunting bakal turun di Sumbar pada tahun ini.
Pada 2022, tambahnya, prevalensi stunting di Sumbar naik sekitar 1,9 persen dari 23,03 persen pada 2021 menjadi 25,2 persen 2022.
Kenaikan itu terjadi di tujuh kabupaten dan kota di Sumbar yakni, Pasaman 11 persen, Agam lima persen, Padang 0,4 persen, Dharmasraya, Solok Selatan, Pesisir Selatan dan Mentawai.
Namun ada kabupaten dan kota yang turun angka stunting seperti, Sawahlunto di angka 13 persen dan lainnya.
“Stunting yang naik betul-betul kita kawal pada tahun ini, sehingga angka stunting bakal turun,” katanya.
Sementara Anggota Komisi IX Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan DPR RI, Ade Rezki Pratama menambahkan kenaikan prevalensi stunting itu tugas ke depan.
“Ini tugas kita ke depan bagaimana prevalensi stunting itu turun. Perlu kerja keras dan ekstra nantinya,” katanya.
Ia mengakui, Kementerian mempunyai program dalam mengucurkan dana untuk merehab rumah tidak layah huni, membuat sanitasi, makanan protein yang mumpuni bagi daerah yang terindikasi anaknya stunting.
Juga melakukan kampanye membuat program keluarga yang terencana dengan baik.
Sekretaris Daerah Agam Edi Busti mengatakan angka stunting di Agam melebihi target nasional dari 19,1 persen menjadi 24,6 persen.
“Kenaikan itu disebabkan berbagai faktor mulai dari sumber daya manusia petugas yang kurang, intervensi anggaran dan lainnya,” katanya.
Kedepan, tambahnya, ada kebijakan dan target baru dengan mengawasi, mengalokasikan anggaran baik tingkat kabupaten maupun nagari.
Setidaknya Puksemas dan sekolah melakukan pendataan angka stunting di daerah itu dalam mengatasi kekurangan petugas lapangan.
“Dengan keterbatasan itu bisa dikolaborasikan dengan OPD lain baik Puskesmas dan sekolah. Kita bakal membangun sistim dan puskesmas melaporkan data ke sistem,” katanya. (rdr/ant)
