BUKITTINGGI, RADARSUMBAR.COM – Pegiat wisata Sumatera Barat menyoroti banyaknya tempat wisata viral terutama di kawasan pedesaan yang awalnya mendadak viral dan ramai dikunjungi para wisatawan kini menjadi sepi pengunjung.
“Bahkan ada beberapa di antaranya yang telah tutup, fenomena ini berkemungkinan terkait masalah Destination Management Organization (DMO), atau manajemen dan tata kelola destinasi,” kata Anggota Tim Percepatan Pembangunan Desa Wisata Provinsi Sumbar, Mochammad Abdi, Sabtu.
Ketua Bidang Tata Kelola Destinasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia itu mengungkap banyak masyarakat di Sumbar yang mengelola kawasan wisata secara alamiah.
“Ketika datang wisatawan, pasti ada catatan minus atau kekurangan, kekurangan itu tidak ditindaklanjuti sehingga berdampak semakin berkurangnya orang yang datang ke situ,” kata dia.
Menurutnya, kekurangan itu terjadi bisa karena faktor akses jalan yang buruk, objek wisata sulit di jangkau, harga makanan terlalu mahal atau tidak sesuai selera warga yang berkunjung.
“Kemudian pengelola yang tidak ramah dan tidak bersahabat, lalu petugas parkir yang meminta tarif seenaknya saja, tidak ada atraksi yang mendukung,” kata dia.
Ia mengatakan juga ada faktor lainnya yang membuat pengunjung tidak nyaman, seperti faktor kebersihan, faktor pendukung seperti tidak adanya WC, tak ada tempat parkir, atau faktor-faktor lainnya.
Wisata viral yang sebagian besar berada di desa itu menjamur saat masa pandemi, karena banyak objek wisata yang tutup.
“Namun ketika pandemi selesai, objek wisata yang sempat viral itu satu persatu mulai sepi, bahkan di antaranya ada yang tutup,” katanya.
Mochammad Abdi mengatakan, manajemen destinasi itu tidak semata suatu kelemahan masyarakat sebagai pengelola hingga menurutnya mesti ada campur tangan pemerintah.
“Beberapa daerah yang jadi viral, pemerintah harus intervensi, bentuknya apa tidak harus semua berada di dinas pariwisata,” katanya.
Ia menegaskan jika terkait soal pengembangan seni tradisi, menurutnya dinas pendidikan kebudayaan bisa turun di sana.
“Jika soal pengembangan UMKM silakan OPD terkait, seperti dinas koperasi dan umkm, jika terkait pemasaran bisa sama Disperidag,” kata dia.
Dinas pariwisata menurutnya bisa hadir bagian akhir yang melakukan packaging dan menjual potensi wisata tersebut. (rdr/ant)
