BUKITTINGGI, RADARSUMBAR.COM – Calon Wali Kota (Cawako) Bukittinggi, Ramlan Nurmatias menyampaikan permintaan maaf dan klarifikasi terkait pernyataannya yang menyinggung profesi wartawan saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dihadiri ribuan orang beberapa waktu lalu.
Ramlan yang merupakan mantan Wali Kota Bukittinggi periode 2015-2020 itu mengaku tidak memiliki niat menyinggung profesi wartawan dan tidak begitu mengetahui soal pemberitaan sejak tidak lagi menjabat.
“Saya minta maaf, tidak ada niat untuk merendahkan wartawan. Ini hanya terkait hati dan perasaan saya yang merasa ditinggalkan rekan wartawan dalam empat tahun terakhir ini,” katanya, Sabtu (31/8/2024) siang.
Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak bermaksud menyerang siapa pun, melainkan hanya ungkapan dari perasaan pribadinya.
“Karena hati saya merasa ditinggalkan akhirnya ada kawan-kawan yang tersinggung, kalau salah saya minta maaf, tidak ada manusia yang sempurna,” katanya.
Ramlan Nurmatias berharap klarifikasi yang ia sampaikan dapat meredakan polemik yang terjadi dan mengembalikan hubungan baiknya dengan para jurnalis di Bukittinggi.
Sebelumnya, Organisasi wartawan di Bukittinggi menyayangkan pernyataan Ramlan Nurmatias dan salah satu timnya yang melecehkan profesi wartawan.
Pernyataan ini disampaikan saat pendaftaran bakal pasangan calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Bukittinggi saat pendaftaran di Kantor KPU Bukittinggi, Kamis (29/8/2024) lalu.
Pernyataan ini disampaikan Ramlan Nurmatias dan salah satu timnya saat sesi Konferensi Pers dilakukan secara terbuka di hadapan banyak warga dan pendukung di halaman Kantor KPU Bukittinggi. Pernyataan itu mengundang sorakan dari massa.
Di anntaranya, Ramlan mengungkap sebanyak 60 wartawan digaji Rp1 juta oleh Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi yang kemudian disambut nada merendahkan oleh salah satu timnya, Ibra Yaser yang juga merupakan Anggota DPRD Bukittinggi dengan teriakan “Wartawan Lah Banyak Tamakan Abuak (Wartawan sudah banyak termakan rambut)”.
Ketua Bukittinggi Press Club (BPC), Haswandi mengatakan, Ramlan Nurmatias keliru memaknai kerjasama media dengan pemerintah.
“Yang melakukan kerjasama itu adalah medianya, bukan wartawannya. Jadi kalau menyebut wartawan digaji Rp1 juta per bulan dari pemerintah, itu sangat keliru,” katanya.
Dalam kerjasama itu, pemerintah membayar biaya promosi dan sosialisasi kepada perusahaan media, bukan membayar ke pribadi wartawannya.
“Kerjasama itu juga terjadi karena ada kesepakatan kedua belah pihak, yang mana pemerintah butuh sosialisasi dan promosi, namun segala biayanya ditanggung oleh pemerintah,” katanya.
Meski demikian, tidak ada satu poin pun dalam perjanjian kerjasama yang menyatakan media atau wartawan tunduk kepada pemerintah.
“Kerjasama itu sifatnya promosi dan sosialisasi, dan tidak membatasi wartawan dalam berkreativitas terkait tema liputan,” katanya.
Ia mengatakan, wartawan tidak kehilangan tugas kontrol sosial, hanya gara-gara kerjasama itu. Tidak ada satupun poin kerjasama yang mengekang kebebasan wartawan dalam bertugas.
Ia mencontohkan sikap wartawan Bukittinggi yang tetap memberitakan kasus korupsi yang melibatkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Bukittinggi. Kemudian, wartawan Bukittinggi juga ramai-ramai memberitakan kisruh bantuan Baznas yang gunakan logo pemerintah.
“Itu hanya beberapa contoh. Jadi kalau Pak Ramlan menyebut wartawan tidak berani membuat berita buruk pemerintah karena adanya kerjasama, itu keliru besar. Lagian kerjasama itu sudah ada dari dulu-dulunya di seluruh daerah. Bahkan di zaman Pak Ramlan jadi wali kota juga ada, walaupun media yang kerjasama dulu tidak sebanyak sekarang. Lalu, kenapa mempermasalahkannya sekarang,” katanya.
Salah satu anggota Wartawan Muda Bukittinggi, Hatta Rizal, pernyataan Ramlan Nurmatias tidak etis. Ia menilai, pernyataan Politisi Partai Demokrat itu sangat melecehkan dan merendahkan profesi wartawan.
“Dia harus minta maaf secara terbuka karena telah membuat insan pers Bukittinggi terluka. Kami juga menuntut klarifikasi pernyataan Ibra Yaser,” kata Hatta Rizal.
Sementara itu, Ketua PWI Bukittinggi, Ikhwan Salim menyesalkan pernyataan mantan Wali Kota Bukittinggi 2015-2020 itu. Ia juga membantah wartawan digaji oleh Pemko Bukittinggi.
“Wartawan tidak digaji, namun ada perjanjian publikasi antara media atau perusahaan (bukan wartawan) terkait pemberitaan kegiatan pemerintah,” kata Ikhwan Salim.
Menurutnya, kerjasama seperti ini sudah lama dilakukan Pemko Bukittinggi dari masa pemerintahan sebelum-sebelumnya bahkan di daerah lain.
“Bahkan zaman kepemimpinan Ramlan, kerjasama ini juga ada. Harusnya Ramlan paham masalah ini,” katanya.
Secara umum, Wartawan di Bukittinggi meskipun ada yang memiliki kerjasama publikasi dengan Pemko Bukittinggi, namun bukan berarti tidak berani menulis berita kritis.
Beberapa di antaranya adalah masalah drainase yang mengangkat nama Ibra Yaser saat berani adu argumentasi dengan kontraktor, Perwako nomor 40 dan 41, Spanduk warga minta Erman Safar turun di Jalan Aur, Demo pedagang Aur Kuning menolak Perda Pengelolaan Pasar, Kasus Awning.
Selanjutnya Kasus Inses, Anggota DPRD berkata kotor yang diketahui merupakan kerabat Erman Safar, kendaraaan aset Pemko hilang, Kartu Bukittinggi Hebat, kebersihan Taman Jam Gadang, Beras Baznas, Isu perpecahan antara Wali Kota dengan Wakil Wali Kota serta berita kontrol sosial lainnya. (rdr/ant)
