BUKITTINGGI, RADARSUMBAR.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan terus menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Pilkada Bukittinggi 2024. Bawaslu menyatakan sikap tidak berpihak dan bekerja secara profesional.
Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Bukittinggi, Ruzi Haryadi, Minggu (8/12) setelah menyikapi aksi damai yang dilakukan sebelumnya oleh ribuan warga ke kantor Bawaslu.
“Ada beberapa laporan yang memang tidak terpenuhi unsur, namun juga ada yang masih dalam proses. Kami tegaskan bersikap netral dan profesional,” kata Ruzi.
Ia mengatakan Bawaslu dalam menerima laporan telah mengkaji syarat formil yang harus diperbaiki berupa bukti dan lainnya, jika tidak diperbaiki di hari ketiga sudah diberitahukan ke pelapor.
“Namun jika semua syarat formil terpenuhi semua akan kami register, kamis masih klarifikasi saksi. Kami undang Gakumdu termasuk polisi dan kejaksaaan serta disesuikan fakta yang ada, bahkan juga kami mendatangkan pendapat ahli kepemiluan, baru diputuskan,” kata Ruzi.
Menurutnya terkait peristiwa penggerebekan di hari tenang sebelum hari pemilihan, ketika dikonfirmasi ternyata adalah proses pembekalan pelatihan saksi.
“Kegiatan internal tidak kami larang, kecuali kampanye. Tentang saksi luar, masih dalam kajian kami berkoordinasi dengan ahli. Aturan PKPU tidak mengatur saksi luar, hanya saksi di dalam TPS. Ini bagian dari kajian Bawaslu hingga saat ini,” kata Ruzi.
Dalam pengumuman resmi Bawaslu, terdata beberapa laporan yang berstatus tidak ditindaklanjuti dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan karena tidak terpenuhi unsur pasal pelanggaran.
Ada juga laporan yang kemudian dilanjutkan ke KPU Bukittinggi atau Badan Kepegawaian Negara melalui sistem berbagi terintegrasi (SBT).
Sebelumnya, ribuan orang dari pendukung salah satu pasangan calon (Paslon) peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Bukittinggi menggelar aksi damai ke kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Sabtu (7/12).
Aksi ini dijaga ketat oleh aparat keamanan dari Polresta Bukittinggi, Kodim 0304/Agam dan Satpol-PP. Massa memulai aksinya dengan longmarch dari depan rumah dinas Wali Kota Bukittinggi menuju kantor Bawaslu.
Massa yang didominasi oleh perempuan itu membentangkan spanduk kekecewaan terhadap kinerja Bawaslu yang dianggap lamban dalam merespon pengaduan pelanggaran.
Sempat terjadi insiden dalam aksi ini ketika massa memergoki seseorang pendukung paslon berbeda yang bergabung dalam aksi.
Beruntung pihak kepolisian segera mengamankan pelaku dan meminta memisahkan diri dari kumpulan massa.
Setelah beberapa lama massa meneriakkan permintaannya di depan kantor Bawaslu, akhirnya disepakati perwakilan massa sebanyak 10 orang ditemui Komisioner Bawaslu.
Ketua Bawaslu Bukittinggi, Ruzi Haryadi kemudian menjelaskan ke massa dari terkait proses pengawasan yang beberapa masih dalam proses. (rdr/ant)
Komentar