BUKITTINGGI, RADARSUMBAR.COM – Pemko Bukittinggi memberikan tambahan penghasilan kepada guru honorer yang mengabdi di jenjang SMA terhitung Januari 2022 ini sebesar Rp500 ribu setiap bulannya.
Wali Kota Bukittinggi Erman Safar di Bukittinggi, Rabu (12/1/2022), mengatakan bantuan itu diberikan melalui dana APBD 2022 dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK). “Mulai bulan Januari tahun 2022 ini, guru honorer setingkat SMA di Bukittinggi yang berada dalam wadah organisasi Ikatan Guru Honorer Indonesia (IGHI) akan diberi bantuan sebesar Rp500 ribu per orang setiap bulan,” katanya.
Menurutnya, subsidi yang diterima oleh guru honorer ini tidak mengurangi jumlah gaji atau pendapatan yang telah diterima selama ini. “Ini adalah penambahan pendapatan bagi setiap guru honorer, seluruh anggota IGHI yang mengajar di Bukittinggi dengan jumlah lebih kurang 1.500 orang Insya Allah akan mendapat bantuan secara merata, jangan sampai bantuan untuk guru honorer ini mengurangi pendapatan mereka sebelumnya,” lanjutnya.
Untuk merealisasikan hal itu, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menyediakan anggaran terhitung Januari 2022 yang akan disalurkan melalui mekanisme transfer Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. “Dananya ditransfer dari APBD Kota Bukittinggi ke APBD Provinsi, jumlahnya belasan miliar untuk subsidi iuran komite siswa, dan tambahan gaji guru honorer,” terangnya.
Selanjutnya pemerintah provinsi akan mencantumkan dalam APBD untuk seterusnya ditransfer melalui SMA sederajat di Kota Bukittinggi.
“Alasan pemko membuat program ini ekonomi sedang turun, penghasilan masyarakat menurun, jumlah orang miskin terus bertambah, kami ingin pemerintah hadir untuk mengurangi beban mereka melalui biaya pendidikan yang kami tanggung untuk mengurangi beban rakyat,” katanya.
Wako berpesan agar guru honorer yang mengajar di tingkat SMA semakin semangat dengan adanya bantuan ini. “Semoga semakin semangat dalam mentransfer ilmu pengetahuan, dan lebih meningkatkan performa dalam mendidik anak anak kita sehingga kualitas pendidikan di Bukittinggi semakin meningkat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bukittinggi Melfi Abra mengatakan kebijakan itu merupakan bentuk perhatian kepada kesejahteraan guru melalui strategi kebijakan.
“Sejak tahun 2017 kewenangan pembinaan telah beralih dibawah Pemerintah Provinsi, sehingga Pemerintah Kota Bukittinggi tidak lagi memberikan subsidi, setelah 5 tahun berjalan, pada masa Pemerintahan Wali Kota Erman Safar mewujudkan bentuk perhatian kepada kesejahteraan guru honorer dengan mencari strategi kebijakan yang mungkin untuk dilakukan untuk memunculkan kembali subsidi ini,” jelasnya.
Ia mengatakan bantuan kepada guru honorer yang tergabung dalam IGHI tersebut telah sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (ant)
