BUKITTINGGI, RADARSUMBAR.COM – Wali Kota Bukittinggi Sumatera Barat Erman Safar geram dan kecewa dengan masih adanya permintaan pembayaran iuran komite dari salah satu sekolah yang ada di daerah tersebut, ia melarang para siswa membayarnya.
“Kami minta seluruh anak-anak SMA se-Kota Bukittinggi, jangan bayar uang komite karena APBD sudah disiapkan, kalau memang karena kinerja pemerintah provinsi yang memperlambat proses ini, jangan kemudian menjadi masyarakat yang menanggung beban,” kata Erman Safar di Bukittinggi, Selasa (15/3/2022).
Ia menyayangkan dengan masih adanya pihak komite sekolah yang melayangkan surat kepada wali murid terkait pembayaran uang komite dalam beberapa hari terakhir di Bukittinggi.
Surat dari komite salah satu sekolah negeri di Bukittinggi itu meminta para orang tua murid membayarkan uang komite dengan alasan hibah dari Pemerintah Kota yang belum diterima.
Hal ini membuat Wali Kota Bukittinggi geram karena menurutnya Pemko sudah menyiapkan dana APBD untuk membantu iuran komite para pelajar khusus warga Bukittinggi.
“Semua proses tengah berjalan dan saat ini hal ini masih tersangkut di Pemerintah Provinsi Sumbar, saya tidak setuju sekali, kemarin saya sudah telepon Ketua Komite, kami sangat tidak setuju atas surat yang dilayangkan ke wali murid dan siswa-siswa kami khususnya yang berasal dari kota Bukittinggi,” kata Wako menegaskan.
Ia menyayangkan surat yang disampaikan oleh pihak sekolah untuk memungut dan masyarakat membayar uang komite.
“Sudah jelas dalam APBD 2022 ini sudah disahkan anggaran bantuan keuangan khusus untuk membayar iuran komite sekolah se-Kota Bukittinggi dan sudah sampaikan ke Kacabdin,” ujarnya.
Ia mengatakan Pemko tidak bisa menyalurkan langsung uang ke SMA karena di bawah kewenangan provinsi.
“Hari ini bolanya ada di provinsi, kami minta Pemerintah Provinsi Sumbar agar cepat bekerja, karena masyarakat kita butuh termasuk program-program unggulan kita untuk membantu meringankan beban masyarakat seperti tabungan Utsman, membantu iuran komite, membantu guru guru honor di SMA, semua tersangkut di provinsi, untuk itu kita minta provinsi mempercepat prosesnya,” kata Wako. (rdr/ant)
